SURABAYA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk mempercepat transformasi digital sebagai langkah menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Penguatan infrastruktur teknologi perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, tata kelola data, serta pedoman etika dalam pemanfaatan AI di lingkungan akademik.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 melalui klaster diskusi bertajuk “Transformasi Pembelajaran, Digitalisasi, dan Relevansi Lulusan: Kematangan Digital, Tata Kelola Data, dan Etika AI”.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Candradimuka, Gedung Nano, Kampus MERR-C Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Kamis (12/11/2026), menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar teknologi informasi untuk berbagi pengalaman mengenai penerapan transformasi digital di perguruan tinggi.
Empat narasumber yang terlibat dalam diskusi tersebut yakni Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Troy SKom MM MT; Ketua Pusat Satu Data dan Kecerdasan Digital (PUSAKA) UNAIR, Prof Dr Unggul Heriqbaldi SE MSi MAppEc; Dosen Universitas Multi Data Palembang (UMDP), Dr Yulistia SKom MTI; serta Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI), Prof Dr ENG Wisnu Jatmiko ST MKOM.
Dalam pemaparannya, Troy menekankan bahwa pemanfaatan AI di lingkungan pendidikan seni membutuhkan aturan yang mempertimbangkan karakteristik pembelajaran dan proses penciptaan karya. Menurutnya, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung, tetapi tidak boleh menghilangkan unsur kreativitas, pengalaman, dan keaslian karya manusia.
Berdasarkan survei internal di ISI Yogyakarta, sebagian besar mahasiswa telah menggunakan AI untuk membantu pencarian referensi, pengembangan gagasan, hingga penyempurnaan tata bahasa. Namun, penggunaan teknologi tersebut juga memunculkan perhatian terhadap potensi berkurangnya orisinalitas karya apabila tidak disertai pemahaman etika.
Karena itu, penyusunan kebijakan penggunaan AI di perguruan tinggi seni perlu didasarkan pada kebutuhan nyata serta mempertimbangkan karakteristik masing-masing bidang keilmuan.
Sementara itu, Prof Unggul Heriqbaldi memaparkan pengalaman UNAIR dalam membangun fondasi transformasi digital melalui pembenahan sistem pengelolaan data. Sejak 2024, UNAIR melakukan integrasi dan standardisasi data lintas unit untuk mengatasi persoalan duplikasi sekaligus meningkatkan validitas informasi institusi.
Langkah tersebut menjadi bagian penting sebelum pengembangan berbagai aplikasi berbasis AI dilakukan. Menurutnya, kualitas teknologi kecerdasan buatan sangat bergantung pada ketepatan, konsistensi, dan keterpaduan data yang digunakan.
Dengan sistem data yang terstandar, perguruan tinggi tidak hanya dapat mengembangkan inovasi pembelajaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis di tingkat institusi.
Dari perspektif perguruan tinggi di luar Pulau Jawa, Dr Yulistia menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi AI harus ditopang tiga aspek utama, yakni kesiapan sumber daya manusia (AI readiness), tata kelola pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab (AI governance), serta kontribusi inovasi terhadap kebutuhan masyarakat (AI impact).
UMDP di Sumatera Selatan, misalnya, mengembangkan sejumlah riset terapan yang diarahkan untuk menjawab persoalan di daerah. Di antaranya sistem pendeteksi titik panas kebakaran hutan dan lahan dengan memanfaatkan data satelit, aplikasi pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM bernama Wongkito Halal, serta program peningkatan literasi AI bagi 850 guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pengembangan teknologi di perguruan tinggi perlu memiliki manfaat yang lebih luas. Inovasi tidak semestinya hanya digunakan untuk kepentingan internal kampus, melainkan juga mampu memberikan solusi bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Adapun Prof Wisnu Jatmiko menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur riset, penguatan kedaulatan digital, serta peningkatan kemampuan seluruh sivitas akademika dalam memahami teknologi kecerdasan buatan.
Ia mendorong adanya standar literasi minimum AI bagi dosen, mahasiswa, dan seluruh unsur perguruan tinggi. Selain itu, diperlukan pedoman penggunaan AI yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing kelompok, termasuk pembentukan gugus tugas di tingkat institusi untuk mengawasi penerapannya.
Menurutnya, penggunaan AI harus tetap menempatkan manusia sebagai pengendali utama. Teknologi tersebut seharusnya berfungsi membantu proses akademik, bukan mengambil alih kewenangan manusia dalam menentukan keputusan.
Melalui diskusi dalam KPPTI 2026, transformasi digital perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengadaan teknologi dan pengembangan aplikasi. Lebih dari itu, kesiapan tata kelola, kualitas sumber daya manusia, perlindungan data, serta penerapan etika menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan AI.
Dengan fondasi tersebut, perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi digital, berpikir kritis, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab di tengah perubahan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Komentar