oleh

BPBD Jatim Petakan 5.000 Pesantren Rawan Bencana, Keselamatan Bangunan hingga Jalur Evakuasi Jadi Perhatian

banner 468x60

banner 336x280

JAWA TIMUR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur memperkuat upaya mitigasi bencana di lingkungan pondok pesantren. Langkah ini dilakukan melalui pemetaan lokasi pesantren yang berada di kawasan rawan bencana, sekaligus mendorong pembentukan program Pesantren Tangguh Bencana.

Upaya tersebut menjadi perhatian karena ribuan pondok pesantren di Jawa Timur berada di wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto, mengungkapkan bahwa dari lebih 7.000 pondok pesantren yang tersebar di Jawa Timur, sekitar 5.000 pesantren menjadi sasaran program penguatan kesiapsiagaan bencana.

Penentuan sasaran dilakukan melalui pemetaan dengan mencocokkan lokasi pesantren dan peta kawasan rawan bencana. Metode tersebut memungkinkan BPBD mengidentifikasi pesantren yang berada di wilayah dengan tingkat ancaman tinggi sehingga langkah mitigasi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Setelah dilakukan overlay, banyak pesantren yang berada di wilayah rentan tinggi bencana. Dari tujuh ribu lebih pesantren yang ada di Jawa Timur, ada lima ribu yang menjadi target kami,” ungkap Gatot.

Menurutnya, pemetaan menjadi tahapan penting agar upaya pengurangan risiko bencana tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi umum. Setiap pesantren membutuhkan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik ancaman di lingkungan sekitarnya.

Tidak hanya kesiapan sumber daya manusia, aspek keamanan fisik bangunan pesantren juga akan menjadi perhatian. BPBD Jatim berencana melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kompetensi teknis untuk melakukan peninjauan dan memberikan rekomendasi.

Dalam pelaksanaannya, BPBD akan bersinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta perangkat daerah terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar aspek keselamatan bangunan dan kebutuhan penanganan dapat dikaji oleh instansi sesuai bidang keahliannya.

“Untuk bangunan, pasti kita melibatkan teman-teman PU untuk peninjauan pada pesantren-pesantren yang ada. Jadi, pada saat kita melakukan kegiatan tersebut ada keterlibatan PU, Dinsos, Kesra dan OPD lainnya,” jelas Gatot.

Hasil pemetaan dan peninjauan nantinya diharapkan menjadi dasar bagi pengelola pesantren untuk melakukan pembenahan. Apabila ditemukan potensi kerawanan pada bangunan, pengelola dapat menindaklanjutinya berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis.

Tujuh Pesantren Tangguh Bencana ditargetkan pada 2027

Sebagai langkah konkret, BPBD Jatim menargetkan pembentukan tujuh Pesantren Tangguh Bencana pada 2027. Program tersebut telah memperoleh dukungan dari Gubernur Jawa Timur.

Penentuan lokasi prioritas akan mempertimbangkan tingkat ancaman dan kondisi nyata di lapangan. BPBD tidak hanya melihat jumlah pesantren di suatu daerah, tetapi juga mengidentifikasi wilayah yang paling membutuhkan intervensi mitigasi.

Gatot menjelaskan, dari sepuluh daerah yang menjadi perhatian awal, BPBD akan melakukan penilaian lebih lanjut untuk menentukan lokasi yang paling membutuhkan penguatan kesiapsiagaan.

“Artinya, kita akan melihat dulu kondisi di lapangan seperti apa. Kalau ancamannya banjir, kita lihat wilayah yang terdampak. Kalau ada potensi longsor, kita sesuaikan lagi,” ujarnya.

Program Pesantren Tangguh Bencana juga akan dikembangkan secara terpadu dengan program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Dengan keterhubungan tersebut, kesiapsiagaan di lingkungan pesantren diharapkan menjadi bagian dari sistem pengurangan risiko bencana di wilayah sekitarnya.

Pelaksanaannya membutuhkan dukungan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi hingga media.

Melalui langkah ini, BPBD Jatim berharap lingkungan pesantren tidak hanya menjadi tempat pendidikan dan pembinaan keagamaan, tetapi juga memiliki kesiapan menghadapi potensi bencana. Pemetaan risiko, peninjauan bangunan, serta penguatan kesiapsiagaan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap santri, pengasuh, tenaga pendidik, dan seluruh warga pesantren.

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *