SURABAYA – Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang perizinan pemanfaatan air permukaan pada Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menjadi forum koordinasi dan diskusi untuk memperkuat tata kelola pemanfaatan air permukaan, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, serta mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutan nya Sekretaris Dinas (Sekdis) PU SDA Jatim, Ir. Fauzy Nasruddin, S.T., M.Sc. menyampaikan bahwa air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekaligus menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan. Karena itu, pemanfaatannya harus dikelola secara tertib dan berkelanjutan dengan memperhatikan tiga aspek utama, yakni ketersediaan, kebutuhan, dan kelestarian sumber daya air.
Menurutnya, perizinan pemanfaatan air permukaan memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian penggunaan air agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sistem perizinan juga memberikan kepastian hukum dan kepastian pelayanan bagi para pengguna air, termasuk kalangan dunia usaha.
“Pemanfaatan air harus dikelola secara tertib dan berkelanjutan dengan memperhatikan ketersediaan, kebutuhan, dan kelestarian. Ini menjadi kata kunci dalam pengelolaan sumber daya air,” jelasnya.
Lebih lanjut, FGD tersebut membahas sejumlah aspek penting, mulai dari mekanisme perizinan pemanfaatan air permukaan, aspek teknis terkait keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air, hingga keterkaitan volume pengambilan air permukaan dengan penerimaan Pajak Air Permukaan.
Aspek perpajakan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan karena Pajak Air Permukaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi cukup signifikan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam sambutan, penerimaan Pajak Air Permukaan pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp38 miliar per tahun. Namun, proyeksi tersebut mengalami penurunan menjadi sekitar Rp35 miliar.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting perlunya penguatan koordinasi dan evaluasi bersama, khususnya dalam memastikan kesesuaian antara volume pemanfaatan air permukaan dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pengguna.
Melalui forum diskusi ini, Dinas PU SDA Jatim berharap dapat membangun kesamaan pemahaman di antara seluruh pemangku kepentingan, menghimpun berbagai masukan konstruktif, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan.
Dalam kesempatan tersebut turut disampaikan pentingnya memperkuat koordinasi dan kerja sama antarlembaga pemerintah maupun seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan air permukaan. Sinergi lintas instansi dinilai diperlukan agar pengelolaan sumber daya air dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan.
Dengan adanya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pemanfaatan air permukaan di Jawa Timur diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya air.
Mengakhiri sambutannya, Ia berharap kegiatan tersebut dapat berlangsung lancar dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi serta tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola perizinan, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Timur.
Komentar