JAWA TIMUR – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim, S.H., M.H., mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan dan pemanfaatan air permukaan yang lebih efektif, terukur, serta berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait penyelenggaraan perizinan dan optimalisasi pemanfaatan air permukaan di Provinsi Jawa Timur yang digelar oleh Dinas PU SDA Prov Jatim Kamis (12/11/2026)
Dalam sambutannya, Abdul Halim menyampaikan bahwa potensi sumber pendapatan daerah mengalami tantangan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Kondisi tersebut turut memengaruhi penerimaan daerah dari sektor pajak air permukaan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data pendapatan, penerimaan dari pajak air permukaan pada tahun 2026 mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan langkah bersama antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan para pelaku usaha untuk mencari solusi sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan tersebut.
Menurut Abdul Halim, air merupakan sumber daya strategis yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, maupun kegiatan industri dan perusahaan.
“Persoalan pengelolaan, pemanfaatan, dan perizinan air permukaan tentu harus ada langkah-langkah yang perlu kita siapkan dan menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan terdapat beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan air permukaan. Pertama, pemberian izin pemanfaatan air harus didasarkan pada data potensi dan ketersediaan air yang akurat dengan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat serta pertanian rakyat.
Kedua, optimalisasi pajak air permukaan membutuhkan koordinasi yang baik antara Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Koordinasi tersebut diperlukan, khususnya dalam pendataan serta pengukuran volume pengambilan air agar perhitungan pajak dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel.
Abdul Halim menegaskan bahwa upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tidak boleh hanya berorientasi pada penerimaan pajak. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air tetap terjaga.
Menurutnya, pemanfaatan air permukaan yang bersumber dari air hujan, sungai, dan danau harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan serta ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap kondisi fiskal daerah. Situasi tersebut, menurutnya, perlu disikapi secara positif dengan mendorong kreativitas pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini juga menjadi pemantik agar pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali potensi-potensi pendapatan yang baru, tentunya sesuai dengan kondisi dan regulasi yang ada,” jelasnya.
Selain optimalisasi pendapatan, Abdul Halim menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Mekanisme dan alur pengurusan izin pemanfaatan air permukaan harus mudah dipahami masyarakat maupun dunia usaha. Prosedurnya juga harus efektif, efisien, transparan, serta memberikan kepastian pelayanan.
Selanjutnya, pengawasan terhadap pemanfaatan air permukaan perlu diperkuat. Pengambilan dan penggunaan air harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta keberlanjutan sumber daya air agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Abdul Halim berharap kegiatan FGD tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi ruang diskusi terbuka dan konstruktif bagi seluruh pihak yang terlibat.
Ia mengajak seluruh peserta memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan perizinan serta mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan di Jawa Timur.
“Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai mitra kerja Dinas PU Sumber Daya Air, Komisi D DPRD Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai upaya perbaikan kebijakan dan pelayanan di bidang pengelolaan sumber daya air.
Ia berharap hasil diskusi dalam FGD tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi rekomendasi konkret dan langkah nyata yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat luas.
.
Komentar