MALANG – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Harisandi Savari, mendorong agar pengembangan layanan Bus Trans Jatim Koridor II (Kanjuruhan) tidak hanya berfokus pada wilayah Malang Selatan, tetapi juga mampu menjangkau kawasan Malang Utara, khususnya melalui integrasi layanan di Terminal Arjosari.
Hal tersebut disampaikan Harisandi dalam Smart Transportation Podcast dengan tema “Trans Jatim Koridor II Malang Raya: Sinergi Transportasi Publik untuk Mendorong Kemajuan Wisata dan Ekonomi di Wilayah Selatan”, Jumat (13/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Harisandi mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dishub Jatim dalam menghadirkan moda transportasi publik yang terintegrasi. Menurutnya, kehadiran Trans Jatim Koridor II merupakan langkah penting untuk meningkatkan konektivitas dan memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat.
Ia juga manyampaikan layanan Trans Jatim bagi masyarakat, terutama dalam mendukung akses pendidikan dan kesehatan. Kehadiran transportasi umum dengan tarif terjangkau dinilai membantu pelajar, mahasiswa, serta masyarakat yang membutuhkan akses perjalanan lebih mudah dan ekonomis.
Meski demikian, Harisandi mengingatkan bahwa keberhasilan pengembangan transportasi publik harus diikuti dengan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ketika satu sisi sudah berhasil, bagaimana sisi lain juga berhasil. Artinya, ketika Trans Jatim Kanjuruhan ini terwujud sebagai bentuk moda yang terintegrasi, maka wilayah lain juga harus mendapatkan manfaat,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa masih terdapat aspirasi masyarakat, khususnya dari wilayah Malang Utara, yang menginginkan layanan Trans Jatim terhubung dengan Terminal Arjosari.
Menurut Harisandi, Terminal Arjosari merupakan salah satu simpul transportasi penting di Kota Malang. Karena itu, keberadaan Trans Jatim di terminal tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengembangan jaringan transportasi publik ke depan.
“Kenapa tidak ada di Terminal Arjosari? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Kami ingin Trans Jatim juga ada di Terminal Arjosari tanpa mematikan perekonomian yang sudah ada,” tegasnya.
Harisandi menekankan bahwa integrasi transportasi harus dirancang dengan mempertimbangkan keberadaan angkutan umum yang selama ini telah beroperasi. Jangan sampai kehadiran moda transportasi baru justru mengurangi ruang usaha dan pendapatan para pelaku transportasi lokal.
Menurutnya, seluruh moda transportasi seharusnya dapat saling terhubung dan melengkapi sehingga masyarakat memperoleh kemudahan perjalanan tanpa harus mengorbankan keberlangsungan usaha angkutan yang sudah ada.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan halte dan fasilitas pendukung transportasi. Tidak hanya di wilayah selatan, titik-titik strategis di kawasan utara, termasuk wilayah Kecamatan Lawang dan sekitarnya, juga perlu mendapatkan perhatian.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim, Harisandi menyatakan dukungan terhadap penguatan infrastruktur pendukung Trans Jatim. Dukungan tersebut tidak terbatas pada pembangunan halte dan shelter, tetapi juga mencakup akses jalan serta fasilitas transportasi lainnya.
Ia bahkan menyampaikan bahwa dukungan terhadap kebutuhan transportasi tersebut telah menjadi bagian dari perhatian dalam pembahasan anggaran di DPRD Jatim.
“Kami tidak ingin mata rantai yang banyak, tetapi bagaimana memutus mata rantai ini agar masyarakat juga cepat dan mudah mengakses Bus Trans Jatim. Itu menjadi harapan kita bersama,” ungkapnya.
Dalam pembahasan mengenai keberlanjutan Koridor II, Harisandi menegaskan bahwa pemerataan ekonomi harus menjadi tujuan utama pengembangan transportasi publik.
Menurutnya, transportasi murah dan terintegrasi bukan sekadar menyediakan sarana perjalanan, melainkan juga membuka akses masyarakat terhadap berbagai aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Ia berharap koordinasi antara Dishub Jatim dengan berbagai pihak dapat terus dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk persoalan integrasi layanan di Terminal Arjosari.
“Harapan saya sederhana, bahwa pemerataan ekonomi ini benar-benar menjadi tujuan utama dengan adanya Trans Jatim Kanjuruhan atau Koridor II, baik di wilayah selatan maupun utara,” katanya.
Harisandi juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mendengar aspirasi masyarakat dari satu kawasan, tetapi turut memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah lainnya. Dengan demikian, pengembangan transportasi publik dapat berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Ia berharap keberadaan Trans Jatim Koridor II dapat terus berkelanjutan, didukung pembangunan infrastruktur yang memadai, serta mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Pada akhirnya, pengembangan transportasi publik di Jawa Timur diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah.
Komentar