Magetan Media Central – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2027 mulai mendapat sejumlah catatan kritis dari legislatif. Dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Rabu (21/10/2026) di Ruang Paripurna DPRD Magetan yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Riyin Nur Asiyah dan dihadiri Bupati Nanik Sumantri serta Forkopimda, isu optimalisasi PAD, efisiensi belanja, hingga evaluasi pengelolaan parkir mengemuka.
Ketua DPRD Riyin Nur Asiyah menegaskan kesejahteraan masyarakat harus menjadi orientasi utama APBD 2027 dan butuh sinergi eksekutif-legislatif. “Memang mau tidak mau, kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas kita semua, baik eksekutif maupun legislatif,” ujarnya. Ia juga menyinggung potensi PAD dari sektor parkir yang masih dikaji, “Belum tentu nanti langsung pihak ketiga. Apakah masih Dishub atau pihak ketiga, pembahasannya masih panjang,” jelasnya.
Sorotan utama datang dari Fraksi Partai Golkar terkait struktur pendapatan yang masih bergantung pada dana transfer. Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan Rp1,82 triliun dengan target PAD Rp356,3 miliar atau hanya 19,5 persen. Golkar mendorong kajian terukur berbasis data dan tenaga profesional agar target PAD tidak sekadar angka, disertai pembenahan sistem pemungutan dan pengawasan sektor yang belum maksimal.
Sektor parkir menjadi contoh konkret. Dari pendapatan parkir sekitar Rp1,4 miliar, biaya operasional mencapai Rp700 juta, sehingga bersih ke PAD hanya sekitar Rp700 juta. Hal ini dinilai perlu evaluasi menyeluruh mulai dari sistem pemungutan, biaya, hingga transparansi, termasuk pilihan model pengelolaan oleh Dishub atau pihak ketiga yang harus mempertimbangkan efisiensi, kepastian penerimaan, dan akuntabilitas.
Di sisi lain, Fraksi Golkar juga menyoroti perkiraan alokasi dana desa 2027 sebesar Rp160,3 miliar yang mengalami penurunan dan dikhawatirkan berdampak pada pembangunan desa. Secara umum, DPRD menilai APBD harus realistis, efisien dalam belanja pegawai, selaras dengan RPJMD 2025–2029, dan mampu menjawab persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemiskinan, dan ekonomi lokal agar benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (RD)
Komentar