SURABAYA – Kepala Bagian Pembinaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Jawa Timur, Titah Lila Hidayati, S.E., M.M., menegaskan bahwa pembinaan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang profesional, berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam podcast pada Selasa (13/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Titah mengulas peran strategis Bagian Pembinaan, mulai dari peningkatan kompetensi SDM, pendampingan pelaku pengadaan, hingga inovasi digital untuk mewujudkan pemerataan beban kerja pejabat fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Titah, pembinaan tidak sekadar memberikan arahan atau membebankan aturan kepada pegawai, tetapi juga membangun kapasitas dan mendampingi mereka dalam menjalankan tugas.
“Kalau pembinaan, yang muncul di benak saya adalah membangun dan mendampingi. Karena pembinaan itu bukan hanya sekadar bagaimana kita memberi arahan kepada teman-teman dan membebankan aturan, tetapi bagaimana kita membangun kapasitas seseorang dan mendampingi dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan hasil kerja yang lebih baik dan lebih bermanfaat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tantangan tersendiri karena regulasi dan kebijakan yang menjadi landasannya dapat berubah mengikuti situasi dan kebutuhan. Oleh karena itu, para pelaku pengadaan perlu memiliki kompetensi yang memadai serta pemahaman regulasi yang baik.
Dalam hal ini, Bagian Pembinaan berperan membekali pelaku pengadaan melalui pengembangan kompetensi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Upaya tersebut diharapkan mampu memastikan pelaksanaan pengadaan berjalan dengan baik, benar, dan sesuai ketentuan.
Titah menekankan, keberhasilan pengadaan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
“Proses pengadaan barang dan jasa yang benar dan baik itu tidak ditentukan dengan sistem saja, tetapi juga peran orang yang menjalankan pengadaan itu,” jelasnya.
Tiga Bagian dengan Peran yang Saling Melengkapi
Lebih lanjut, Titah memaparkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur memiliki tiga bagian utama dengan fungsi yang saling melengkapi, yakni Bagian Pengelolaan, Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Bagian Pembinaan.
Bagian Pengelolaan berperan dalam proses pengelolaan pengadaan, sedangkan LPSE bertanggung jawab terhadap dukungan sistem dan pelayanan pengadaan secara elektronik. Sementara itu, Bagian Pembinaan berfokus pada pengembangan kompetensi SDM, pendampingan, bimbingan teknis, serta pembinaan kelembagaan.
Selain ketiga bagian tersebut, terdapat Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mendukung pelaksanaan administrasi, pengelolaan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan dokumentasi kegiatan organisasi.
Menurut Titah, seluruh bagian tersebut tidak dapat bekerja secara terpisah. Koordinasi dan kolaborasi menjadi faktor penting agar proses pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur dapat berjalan secara profesional dan berintegritas.
“Fungsinya saling mengisi antara bagian satu dengan bagian yang lain. Bagian Pengelolaan mengisi proses pengelolaan pengadaannya, LPSE pada proses aplikasi dan pelayanan elektroniknya, sedangkan kami di Bagian Pembinaan menyiapkan SDM dan kelembagaannya,” terangnya.
Siapkan Aplikasi Arjuna PBJ untuk Pemerataan Beban Kerja
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian Bagian Pembinaan pada 2026 adalah pemerataan beban kerja pejabat fungsional Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas di berbagai perangkat daerah.
Titah menjelaskan, penataan penempatan pejabat fungsional PBJ dilakukan agar mereka dapat memberikan dukungan pengadaan sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ia menyebutkan, Jawa Timur memiliki sekitar 65 perangkat daerah, dengan berbagai cabang dinas dan unit pelaksana teknis (UPT). Jika seluruh unit tersebut diperhitungkan secara terpisah, terdapat sekitar 315 unit yang membutuhkan dukungan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Kondisi tersebut memerlukan pengaturan penugasan yang tepat agar tidak terjadi ketimpangan beban kerja. Sebab, dalam pelaksanaannya, terdapat pejabat fungsional yang menangani banyak kegiatan, sementara yang lain memiliki beban kerja relatif lebih sedikit.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bagian Pembinaan tengah merintis inovasi digital berupa Aplikasi Arjuna PBJ, yang dirancang untuk memberikan rekomendasi jumlah dan alokasi pejabat pengadaan pada masing-masing perangkat daerah.
“Di tahun 2026 ini kami sedang merintis aplikasi namanya Arjuna PBJ. Tujuannya, ke depan tidak ada lagi teman-teman pejabat fungsional PBJ yang berlebihan beban kegiatannya di perangkat daerah,” ujarnya.
Melalui aplikasi tersebut, penempatan pejabat pengadaan diharapkan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja masing-masing perangkat daerah sehingga distribusi tugas menjadi lebih adil dan merata.
Tidak hanya memberikan rekomendasi penugasan, aplikasi Arjuna PBJ juga dirancang untuk membantu mengevaluasi kinerja pejabat fungsional yang bertugas di perangkat daerah.
Hasil evaluasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan penugasan maupun kemungkinan rotasi sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik masing-masing perangkat daerah.
Titah berharap inovasi tersebut dapat mendukung pengelolaan SDM pengadaan yang lebih terukur, efektif, dan akuntabel.
Komunikasi Terbuka dan Saling Percaya dalam Organisasi
Selain penguatan kompetensi dan inovasi digital, Titah juga menyoroti pentingnya komunikasi dalam membangun organisasi yang solid dan produktif.
Menurutnya, komunikasi yang efektif harus dibangun melalui keterbukaan, kepercayaan, serta kemauan untuk saling mendengarkan. Ketiga hal tersebut diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan seluruh bagian bergerak menuju tujuan yang sama.
Ia menilai, komunikasi tidak boleh hanya berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan. Sebaliknya, pimpinan juga harus bersedia menerima masukan dari pegawai yang menjalankan tugas secara langsung di lapangan.
“Kita tidak bisa mengatakan bahwa komunikasi itu satu arah dari atasan ke bawahan. Tidak, tetapi harus dua arah. Kami harus siap mendengar untuk menjadikan arahan lebih sempurna,” ungkapnya.
Menurut Titah, masukan dari pelaksana di lapangan penting karena mereka memahami kondisi nyata dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan komunikasi dua arah, keputusan, kebijakan, dan arahan yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik serta sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Ia juga menegaskan bahwa kepercayaan menjadi dasar penting dalam membangun hubungan kerja yang sehat, baik di dalam satu bagian maupun antarbagiannya.
Melalui penguatan pembinaan SDM, pemerataan beban kerja berbasis digital, serta komunikasi yang terbuka, Titah berharap Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung terwujudnya proses pengadaan yang profesional, efektif, dan berintegritas.
Upaya tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya bergantung pada regulasi dan teknologi, tetapi juga pada kompetensi, kolaborasi, dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.














Komentar