SURABAYA — Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 mampu menjawab tantangan ekonomi global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, M. Naufal Alghifary, SH., M.Kn, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur Jawa Timur atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 di DPRD Jawa Timur, Kamis (24/9/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mengantisipasi berbagai perkembangan ekonomi global maupun nasional dalam penyusunan RAPBD 2027. Namun demikian, fraksi tersebut meminta penjelasan lebih rinci mengenai dampak kebijakan yang disusun terhadap daya saing daerah dan daya beli masyarakat.
Menurut Fraksi Demokrat, kondisi global masih diwarnai berbagai ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik, volatilitas harga minyak dunia, tekanan inflasi, suku bunga hingga fluktuasi nilai tukar yang berpotensi memengaruhi perekonomian daerah.
“Apakah antisipasi terhadap dinamika global dan kebijakan nasional tersebut mampu memberikan jaminan stabilitas ekonomi serta meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, termasuk menjaga daya saing dan daya beli masyarakat Jawa Timur,” ujar Naufal.
Fraksi Demokrat juga menyoroti tema RKPD Jawa Timur Tahun 2027 yakni “Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” yang diselaraskan dengan tema RKP Nasional 2027. Menurut mereka, keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah.
Karena itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan dan kompetensi aparatur secara komprehensif agar mampu menjalankan berbagai program prioritas pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja berkualitas, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Fraksi Demokrat menilai RAPBD 2027 harus menjadi instrumen fiskal yang benar-benar mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kualitas belanja daerah harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar memenuhi kesesuaian administratif antara RKPD, KUA, dan PPAS.
Fraksi Demokrat sejalan dengan pandangan Badan Anggaran DPRD Jawa Timur yang menekankan pentingnya kualitas belanja daerah (quality of spending), ketepatan prioritas pembangunan, keterukuran target kinerja, serta keterkaitan langsung antara alokasi anggaran dengan hasil yang dirasakan masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen fiskal yang responsif terhadap berbagai persoalan pembangunan, memperkecil kesenjangan antardaerah dan antarkelompok masyarakat, memperkuat pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah,” tegasnya.
Pada aspek pendapatan daerah, Fraksi Demokrat menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2027 yang diproyeksikan sebesar Rp17,7 triliun. Nilai tersebut hanya tumbuh sekitar 0,4 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 dan bahkan lebih rendah dibanding realisasi PAD Tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp18,4 triliun.
Karena itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan target PAD, termasuk perbandingan data penerimaan minimal dalam tiga tahun terakhir.
Menurut mereka, data tersebut diperlukan untuk menilai ruang peningkatan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi pelayanan perpajakan, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.
“Perlu dilakukan perincian tingkat capaian dan alokasi umum pendapatan daerah yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi sektoral serta sektor-sektor yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap penerimaan daerah,” ujar Naufal.
Di sektor belanja daerah, Fraksi Demokrat menaruh perhatian terhadap keseimbangan antara pemenuhan mandatory spending dengan kebutuhan pembangunan produktif. Fraksi ini meminta penjelasan mengenai alokasi pendidikan inklusif dan dukungan terhadap guru SMA/SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur maupun program peningkatan produktivitas masyarakat.
Mereka juga meminta kepastian bahwa belanja pegawai tetap terkendali sehingga tidak mengganggu program-program prioritas seperti penurunan angka kemiskinan, penguatan layanan publik, dan pengembangan sumber daya manusia.
Selain itu, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong perangkat daerah menyampaikan laporan perkembangan program dan penyerapan anggaran secara berkala sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
Sorotan lain yang mengemuka adalah ancaman perubahan iklim. Fraksi Demokrat mengingatkan adanya potensi kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan, krisis air bersih, hingga gagal panen yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan langkah-langkah konkret dalam RAPBD 2027 untuk memperkuat pembangunan infrastruktur pendukung mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya air, dan perlindungan sektor pertanian.
Pada aspek pembiayaan daerah, Fraksi Demokrat meminta penjelasan mengenai pengelolaan SiLPA, pembentukan dana cadangan Pilgub Jawa Timur, pembayaran kewajiban pinjaman daerah kepada PT SMI terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta pemberian pinjaman daerah kepada PT BPR Jatim untuk mendukung Program Kredit Sejahtera (Prokesra).
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa seluruh skema pembiayaan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good financial governance), akuntabel, transparan, serta tidak membebani kemampuan fiskal daerah pada masa mendatang.
Secara umum, Fraksi Partai Demokrat menyatakan RAPBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 telah memiliki landasan hukum yang kuat dan disusun sesuai tahapan perencanaan serta penganggaran yang berlaku. Namun demikian, berbagai catatan dan pertanyaan yang disampaikan diharapkan mendapat jawaban komprehensif dari Gubernur Jawa Timur sebagai bahan pendalaman dalam pembahasan RAPBD berikutnya.
Fraksi Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan RAPBD 2027 secara kritis dan konstruktif dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Komentar