SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Berbagai catatan disampaikan mulai dari penguatan layanan kesehatan masyarakat, pemerataan anggaran pendidikan, pembinaan pemuda, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Juru Bicara Komisi E DPRD Jawa Timur, Hj. Hikmah Bafaqih, M.Pd., menyampaikan bahwa pembahasan anggaran bersama organisasi perangkat daerah (OPD) perlu memastikan setiap program memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, besaran anggaran harus sejalan dengan kebutuhan pelayanan publik serta persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Salah satu perhatian utama Komisi E adalah anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, terutama terkait penguatan upaya promotif dan preventif. Komisi E menilai pembangunan kesehatan tidak semestinya hanya bertumpu pada pengobatan ketika masyarakat sudah mengalami sakit, tetapi juga perlu memperkuat pencegahan penyakit dan edukasi kesehatan.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi E menyoroti usulan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk program yang berkaitan dengan layanan kesehatan gratis. Komisi E meminta agar alokasi tersebut dikaji kembali, mengingat program serupa telah memperoleh dukungan melalui APBN, sementara anggaran yang tersedia dinilai belum terserap secara optimal.
Komisi E mendorong agar anggaran tersebut dapat diarahkan pada kebutuhan kesehatan masyarakat yang lebih mendesak, termasuk penguatan program promotif dan preventif serta upaya mengatasi persoalan kesehatan yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Menurut Komisi E, penguatan upaya pencegahan menjadi penting karena pembiayaan kesehatan selama ini masih banyak berorientasi pada aspek kuratif atau pengobatan. Padahal, edukasi kesehatan, pemeriksaan dini, dan pencegahan penyakit berpotensi mengurangi kebutuhan pengobatan yang lebih mahal pada masa mendatang.
Komisi E juga menyoroti dinamika pembiayaan melalui BPJS Kesehatan. Dalam laporan pembahasannya, komisi menyinggung persoalan keterlambatan proses klaim, evaluasi setelah pengajuan klaim, serta perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi operasional rumah sakit.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan baik. Karena itu, Komisi E mendorong penguatan sistem pelayanan kesehatan di daerah, termasuk optimalisasi peran dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas.
Selain persoalan pembiayaan, Komisi E menaruh perhatian pada perkembangan Universal Health Coverage (UHC) di kabupaten/kota. Penurunan capaian di sejumlah daerah serta persoalan pemenuhan komitmen pembiayaan dinilai perlu direspons melalui koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan.
Di sektor pendidikan, Komisi E mencatat masih adanya sejumlah kebutuhan anggaran yang perlu diperhatikan. Pemenuhan kebutuhan pendidikan inklusif menjadi salah satu hal yang ditekankan agar layanan pendidikan dapat menjangkau seluruh peserta didik sesuai kebutuhan masing-masing.
Komisi E juga menyoroti dukungan anggaran untuk pembinaan olahraga. Anggaran pemusatan latihan dan persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) dalam rancangan yang dibahas disebut masih berada di kisaran Rp30 miliar, sama seperti tahun sebelumnya.
Padahal, pada 2027 terdapat kebutuhan persiapan prakualifikasi dan penyelenggaraan sejumlah agenda olahraga. Atas pertimbangan tersebut, Komisi E merekomendasikan tambahan anggaran yang memadai agar persiapan atlet dan pembinaan olahraga Jawa Timur dapat berjalan optimal.
Perhatian lain diarahkan pada program Millennial Job Center (MJC). Komisi E menilai program tersebut memiliki potensi untuk mendukung pengembangan talenta muda, termasuk memperkuat ekosistem usaha rintisan atau startup.
Namun, pelaksanaan program yang tersebar di sejumlah OPD dinilai memerlukan koordinasi dan pembagian kewenangan yang lebih jelas. Komisi E mengusulkan agar program kepemudaan tersebut lebih terkonsentrasi melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya dapat dilakukan secara lebih terarah.
Dalam pembahasan yang sama, Komisi E mencatat bahwa alokasi anggaran untuk urusan kepemudaan masih relatif terbatas, yakni sekitar 2,1 persen dari total anggaran dinas terkait sebagaimana disampaikan dalam laporan. Penguatan program kepemudaan diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak muda untuk mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemandirian ekonomi.
Di bidang kebudayaan, Komisi E mengapresiasi dukungan terhadap pelaku seni tradisi dan budayawan melalui sinergi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kesenian daerah sekaligus memberikan ruang bagi para pelaku budaya untuk terus berkarya.
Sementara itu, pada sektor sosial, Komisi E menyoroti kecilnya porsi belanja modal dalam anggaran Dinas Sosial. Dalam laporan pembahasan disebutkan, belanja modal sekitar Rp471 juta atau hanya sekitar 0,09 persen dari total anggaran yang menjadi perhatian komisi.
Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi mengingat Dinas Sosial harus mendukung kebutuhan pelayanan pada 24 unit pelaksana teknis (UPT). Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi bagian penting untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.
Komisi E juga memberikan perhatian terhadap penanganan perempuan dan anak. Meningkatnya persoalan kekerasan terhadap kelompok tersebut dinilai harus diimbangi dengan dukungan anggaran yang mencukupi, baik untuk pelayanan, perlindungan, pendampingan, maupun rehabilitasi korban.
Menurut catatan komisi, dukungan terhadap penanganan perempuan dan anak serta pemulihan trauma masih perlu diperkuat agar sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Penanganan korban tidak cukup berhenti pada penanganan kasus, tetapi juga harus mencakup proses pemulihan dan perlindungan berkelanjutan.
Di sektor ketenagakerjaan, Komisi E turut menyoroti rencana pemanfaatan kawasan Balai Latihan Kerja (BLK) Industri Singosari. Komisi E menerima informasi mengenai permintaan Kementerian Sosial untuk menggunakan kawasan tersebut sebagai balai pelayanan terintegrasi.
Komisi E mengusulkan agar pemanfaatan kawasan itu dikaji secara mendalam sehingga tidak mengganggu keberlangsungan fungsi BLK Industri Singosari. Apabila penggunaan lahan tetap dilakukan, komisi berharap kebutuhan dan keberlanjutan kegiatan pelatihan kerja tetap memperoleh perhatian.
BLK Industri Singosari dinilai memiliki peran penting dalam menyiapkan tenaga kerja terampil dan meningkatkan kesiapan generasi muda memasuki dunia kerja. Karena itu, keberadaan fasilitas pelatihan tersebut perlu dijaga agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komisi E juga mendukung program pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan BPBD Jawa Timur. Program berbasis sekolah, pesantren, dan masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dukungan pendanaan yang memadai diperlukan agar edukasi kebencanaan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.
Melalui berbagai catatan tersebut, Komisi E DPRD Jawa Timur berharap pembahasan RAPBD 2027 mampu menghasilkan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Setiap OPD diharapkan memperhatikan rekomendasi komisi dengan mengutamakan kebutuhan pelayanan publik, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan kelompok masyarakat rentan.
Hikmah Bafaqih melalui laporan Komisi E menegaskan pentingnya pembahasan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada besaran nominal, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas program, pemerataan manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Berbagai rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan RAPBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027, terutama untuk memastikan sektor kesehatan, pendidikan, kepemudaan, olahraga, sosial, ketenagakerjaan, kebudayaan, dan penanggulangan bencana memperoleh dukungan anggaran sesuai kebutuhan.
Komentar