SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Adam Rusydi, S.Pd., M.Pd., menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi terhadap hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) BUMD Provinsi Jawa Timur dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Komisi C menegaskan bahwa pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam penyampaiannya, Adam Rusydi terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada seluruh BUMD Jawa Timur atas capaian kinerja dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan hasil kinerja tahun 2025 yang disetorkan pada 2026, kontribusi BUMD tercatat mencapai Rp599.790.834.499,76 atau melampaui target sebesar Rp15.448.497.173,76.
Menurut Adam, capaian tersebut menunjukkan bahwa BUMD memiliki peran penting dalam mendukung kapasitas fiskal dan pembangunan daerah. Karena itu, kinerja positif yang telah dicapai perlu dipertahankan sekaligus ditingkatkan melalui penguatan tata kelola dan strategi bisnis yang lebih produktif.
Namun demikian, Komisi C juga mencermati masih adanya kesenjangan kontribusi antarperusahaan, belum optimalnya pemanfaatan aset, persoalan berkepanjangan pada sejumlah anak perusahaan, lemahnya pengendalian kinerja, serta perlunya peningkatan kualitas akuntabilitas dan tata kelola perusahaan.
“Setiap perusahaan harus ditangani sesuai kondisi dan karakteristiknya, bukan melalui satu kebijakan yang berlaku secara umum,” menjadi salah satu prinsip yang ditekankan Komisi C dalam mendorong reformasi BUMD Jawa Timur.
Bank Jatim Harus Perkuat Kredit Produktif dan Pengawasan
Terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim, Komisi C menilai perusahaan tersebut memiliki posisi strategis sebagai salah satu instrumen utama penguatan sektor keuangan daerah.
Adam Rusydi menekankan bahwa pertumbuhan kredit harus diimbangi peningkatan dana pihak ketiga agar ekspansi pembiayaan tidak menimbulkan tekanan terhadap likuiditas perusahaan.
Selain itu, penyaluran kredit perlu diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada kredit konsumtif dan meningkatkan pembiayaan produktif yang memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian Jawa Timur.
Komisi C juga meminta penguatan pengendalian risiko kredit melalui perbaikan sistem peringatan dini atau early warning system, pengawasan kredit, restrukturisasi kredit bermasalah, serta peningkatan kualitas manajemen risiko.
Perhatian khusus turut diberikan terhadap rasio kredit bermasalah atau NPL yang berada di atas lima persen. Komisi C meminta agar dilakukan pengawasan dan langkah perbaikan secara intensif, disertai laporan perkembangan penanganan secara berkala kepada DPRD Jawa Timur.
Di sisi lain, penguatan sistem pengendalian internal, fungsi audit, manajemen risiko, serta peningkatan efektivitas pengawasan komisaris terhadap direksi juga menjadi perhatian penting.
Bank UMKM Jawa Timur Diminta Melakukan Transformasi Bisnis
Terhadap Bank UMKM Jawa Timur, Komisi C mendorong penguatan peran perusahaan sebagai lembaga pembiayaan bagi UMKM dan sektor produktif.
Menurut Adam, penyaluran kredit harus tetap diarahkan kepada sektor produktif, tetapi wajib disertai penguatan sistem penilaian kredit, monitoring, pengawasan, dan pengendalian NPL.
Tingginya biaya operasional juga harus menjadi sasaran utama efisiensi melalui digitalisasi proses bisnis, optimalisasi jaringan kantor, penyederhanaan operasional, dan pengendalian biaya.
Bank UMKM Jawa Timur diharapkan tidak hanya tumbuh dari sisi penyaluran kredit, tetapi juga memiliki kualitas aset yang sehat, pendanaan yang kuat, operasional yang efisien, serta kemampuan meningkatkan kontribusi terhadap PAD secara berkelanjutan.
Komisi C juga mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan perusahaan melalui penyusunan dashboard penyelesaian proyek dan permasalahan yang memuat target, batas waktu, penanggung jawab, kebutuhan anggaran, serta laporan perkembangan kepada DPRD.
Evaluasi Investasi dan Penguatan Perusahaan Penjaminan
Komisi C turut memberikan perhatian terhadap investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada perusahaan asuransi dan penjaminan.
Evaluasi investasi diminta tidak hanya didasarkan pada aktivitas perusahaan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan, tingkat solvabilitas, kecukupan cadangan teknis, profitabilitas, prospek bisnis, serta risiko yang melekat pada investasi tersebut.
Adam menegaskan bahwa investasi daerah harus memberikan manfaat strategis dan finansial yang sebanding dengan risiko serta besarnya modal yang ditempatkan.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa manfaat investasi tidak lagi sebanding dengan risiko dan keterbatasan prospeknya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan restrukturisasi kepemilikan atau opsi investasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, terhadap perusahaan penjaminan dan pendampingan UMKM, Komisi C menekankan bahwa keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari peningkatan volume pendampingan.
Jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan, kualitas pendampingan, keberhasilan usaha, serta dampak ekonomi yang dihasilkan juga harus menjadi indikator utama.
PT Jatim Integrasi Bersih Diminta Membenahi Skema Bisnis
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah model bisnis PT Jatim Integrasi Bersih, khususnya terkait pengelolaan proyek dan skema kerja sama pengolahan sampah menjadi energi.
Komisi C menilai persoalan perusahaan tidak cukup diselesaikan dengan menambah investasi untuk menutup permasalahan yang telah ada. Hal paling mendasar adalah melakukan restrukturisasi model ekonomi proyek.
Aspek struktur pendapatan, biaya tarif, volume penyerapan, pembagian risiko, serta klausul take or pay perlu dievaluasi secara menyeluruh agar risiko komersial tidak terus dibebankan kepada perusahaan daerah.
Komisi C juga mendorong pelibatan kejaksaan dalam proses renegosiasi atau penyesuaian perjanjian yang dinilai belum memberikan ruang pengembalian investasi secara memadai.
Selain itu, audit menyeluruh terhadap proses renegosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang independen juga diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan secara transparan dan akuntabel.
Setiap tambahan investasi harus didasarkan pada analisis biaya dan manfaat (cost benefit analysis), kepastian penyerapan, serta kemampuan proyek menghasilkan arus kas yang sehat.
Optimalisasi Aset dan Penguatan PT SIER
Terhadap PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Komisi C mendorong perusahaan untuk semakin memperkuat perannya sebagai penggerak industri dan investasi daerah.
Pengelolaan aset harus semakin produktif, sementara pengembangan bisnis kawasan industri perlu diarahkan pada peningkatan nilai ekonomi dan daya tarik investasi Jawa Timur.
Komisi C juga mendorong peningkatan sinergi antarbadan usaha milik daerah, termasuk dengan Bank Jatim, PJU, dan perusahaan daerah lainnya sesuai kapasitas serta ketentuan yang berlaku.
Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset, memperluas peluang bisnis, dan memperkuat kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah.
Pembenahan PJU dan Anak Perusahaan
Pada sektor energi dan migas, Komisi C memberikan perhatian terhadap PT Petrogas Jatim Utama (PJU) beserta seluruh anak perusahaannya.
Komisi C mendorong agar PJU diperkuat sebagai perusahaan strategis di sektor energi dan migas dengan mengoptimalkan seluruh potensi usaha dan investasi yang dimiliki.
Penataan struktur perusahaan, penyelesaian berbagai persoalan anak perusahaan, serta penguatan fungsi pengawasan holding menjadi agenda penting yang harus segera dilakukan.
Proses pemilihan direksi juga harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berbasis kompetensi dengan memperhatikan rekam jejak, pengalaman, integritas, serta kemampuan mengembangkan bisnis energi dan migas.
Komisi C meminta PJU menyusun tahapan penyelesaian terhadap setiap anak perusahaan yang tidak menguntungkan, lengkap dengan target waktu, kebutuhan anggaran, dan pihak yang bertanggung jawab.
Khusus terhadap PT Jatim Energy Service (JES), Komisi C merekomendasikan percepatan kajian akhir untuk penutupan atau likuidasi perusahaan, dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban, perpajakan, aset, dan aspek hukum perusahaan.
Langkah tersebut diperlukan agar perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha tidak terus menjadi beban keuangan bagi PJU maupun pemerintah daerah.
Restrukturisasi PT Jatim Grha Utama dan Anak Perusahaan
Komisi C juga memberikan perhatian serius terhadap PT Jatim Grha Utama (JGU) dan sejumlah anak perusahaannya.
Adam Rusydi menilai JGU perlu direstrukturisasi secara menyeluruh sebagai perusahaan holding strategis yang berfokus pada pengelolaan portofolio, optimalisasi aset, pengendalian anak perusahaan, dan penciptaan nilai ekonomi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
JGU tidak seharusnya terlalu banyak terlibat dalam kegiatan operasional yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing anak perusahaan. Pembagian fungsi antara holding dan perusahaan operasional harus diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun pemborosan biaya.
Komisi C juga menyoroti kewajiban perusahaan yang telah berlangsung selama beberapa tahun dan meminta manajemen menunjukkan rencana pembayaran yang jelas, termasuk jadwal, sumber pendanaan, dan target penyelesaian.
Selain itu, aset-aset yang telah dijaminkan perlu diaudit secara menyeluruh untuk memastikan penggunaan dana hasil penjaminan atau pengalihan aset, status aset, serta manfaat ekonominya bagi perusahaan.
Terkait kepemimpinan perusahaan, Komisi C mengusulkan agar masa jabatan Direktur Utama JGU tidak diperpanjang dan dilakukan pergantian melalui mekanisme pengangkatan yang berlaku.
Terhadap PT Jatim Berdaya Utama, Komisi C mendorong evaluasi dan restrukturisasi menyeluruh guna meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengoptimalkan aset dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Sementara itu, terhadap PT Jatim Taman Wisata, Komisi C mendorong pembukaan peluang bagi investor baru karena kerja sama dengan investor sebelumnya dinilai belum menunjukkan realisasi dan kinerja sesuai harapan.
Apabila keberadaan investor sebelumnya menjadi penghambat pengembangan usaha, Komisi C meminta dilakukan penelusuran kerja sama dan penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
Adapun Puspa Agro didorong untuk mengembangkan fungsi sebagai food and logistics hub melalui optimalisasi aset, penguatan perdagangan dan logistik, peningkatan efisiensi, serta pengembangan sumber daya manusia.
Dalam skema tersebut, Puspa Agro diharapkan menjadi perusahaan operasional utama di bidang perdagangan dan logistik, sedangkan PT Jatim Taman Wisata menjalankan fungsi holding sesuai pembagian tugas yang ditetapkan.
PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Harus Fokus pada Optimalisasi Portofolio
Terhadap PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (PWU), Komisi C menilai bahwa persoalan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan kondisi satu atau dua anak perusahaan, tetapi juga menyangkut efektivitas keseluruhan fungsi holding.
Komisi C meminta restrukturisasi menyeluruh terhadap fungsi dan struktur holding agar keberadaan perusahaan induk benar-benar memberikan nilai tambah bagi anak perusahaan.
Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap jumlah dan komposisi direksi serta komisaris pada anak perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, efisiensi biaya, dan efektivitas pengawasan.
Seluruh anak perusahaan harus diklasifikasikan berdasarkan kondisi dan prospek bisnisnya, yakni perusahaan yang sehat dan dapat dikembangkan, perusahaan yang membutuhkan pemulihan, perusahaan yang perlu dikonsolidasikan, perusahaan yang asetnya perlu dioptimalkan, serta perusahaan yang perlu diselesaikan atau dilepas.
Melalui klasifikasi tersebut, PWU diharapkan tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi benar-benar mampu menentukan arah pengelolaan portofolio berdasarkan kelayakan ekonomi dan manfaat strategis bagi daerah.
Perusahaan yang masih memiliki prospek perlu diberikan ruang untuk berkembang. Sementara perusahaan yang tidak lagi memberikan kontribusi dan tidak memiliki kelayakan usaha harus diarahkan pada konsolidasi, penjualan aset, atau penyelesaian badan hukum sesuai ketentuan.
Komisi C juga meminta agar setiap langkah restrukturisasi memperhatikan kondisi keuangan, aset, kewajiban kepada pekerja dan kreditur, serta seluruh aspek hukum perusahaan.
Reformasi BUMD Harus Dilakukan Secara Sistematis
Lebih jauh, Komisi C menegaskan bahwa reformasi BUMD tidak cukup dilakukan melalui pergantian direksi atau penanganan persoalan masing-masing perusahaan secara parsial.
Diperlukan pembenahan pada tingkat sistem, terutama menyangkut tata kelola perusahaan, pengawasan, manajemen risiko, pengelolaan portofolio, dan profesionalisme sumber daya manusia.
Komisi C mendorong proses seleksi calon pengelola BUMD yang terbuka, kompetitif, dan mengutamakan profesionalisme, kompetensi, integritas, serta pengalaman di bidang bisnis dan investasi.
Dengan demikian, pengisian jabatan direksi dan komisaris tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi harus benar-benar berdasarkan kemampuan dalam meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.
Adam Rusydi menegaskan bahwa seluruh rekomendasi Komisi C harus diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret, memiliki target waktu, indikator keberhasilan, serta dapat dievaluasi secara berkala oleh DPRD Jawa Timur.
Menurutnya, BUMD harus mampu menjalankan fungsi bisnis secara sehat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
“BUMD tidak boleh hanya menjadi entitas administratif yang mengelola aset daerah. BUMD harus menjadi instrumen ekonomi yang produktif, profesional, sehat, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta peningkatan PAD Jawa Timur.”
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, Komisi C DPRD Jawa Timur berharap reformasi BUMD dapat berjalan lebih terarah dan memberikan hasil yang terukur. Optimalisasi aset, peningkatan kualitas bisnis, penyelesaian persoalan anak perusahaan, serta penguatan tata kelola menjadi fondasi penting agar BUMD Jawa Timur semakin kompetitif dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Komisi C juga menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan seluruh rekomendasi agar hasil evaluasi tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam perubahan kinerja dan kontribusi ekonomi bagi Jawa Timur.
Komentar