MALANG – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperluas konektivitas transportasi publik. Kali ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan operasional Bus Trans Jatim Koridor II Malang Raya yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kota Malang, Jumat (30/10/2026).
Peresmian yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Malang tersebut dihadiri Bupati Malang Sanusi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, serta Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto. Prosesi peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan pemecahan kendi, dilanjutkan pemberangkatan armada bus Trans Jatim Koridor II.
Dalam sambutannya, Khofifah berharap kehadiran koridor baru tersebut dapat memberikan kemudahan mobilitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat Malang Raya.
Trans Jatim Koridor II melayani perjalanan dari Terminal Talangagung, Kepanjen, menuju Gondanglegi, Bululawang, Terminal Tipe B Hamid Rusdi, hingga Terminal Madyopuro di Kota Malang. Jalur sepanjang 36 kilometer itu memiliki estimasi waktu tempuh sekitar 1,5 jam.
Pemprov Jatim menyiapkan 15 unit armada bus dengan dukungan 56 titik pemberhentian berupa shelter dan rambu bus stop. Kehadiran koridor ini melengkapi Koridor I Malang Raya yang telah beroperasi sejak November 2025 dengan rute Terminal Hamid Rusdi–Terminal Landungsari–Terminal Batu.
Kedua koridor tersebut dirancang saling terintegrasi. Penumpang yang berpindah dari Koridor I ke Koridor II maupun sebaliknya tidak perlu membayar tarif tambahan selama perpindahan dilakukan dalam waktu kurang dari dua jam sesuai ketentuan.
Untuk tarif reguler, penumpang umum dikenakan biaya Rp5.000, sedangkan mahasiswa, pelajar, dan santri cukup membayar Rp2.500. Khusus Koridor II, Pemprov Jatim memberikan layanan gratis selama sepekan, mulai 30 Oktober hingga 5 November 2026.
“Kalau untuk mahasiswa, santri dan pelajar ini tarifnya Rp2.500 dan untuk yang lain Rp5.000. Ini terkoneksi antara Koridor I dan II, sehingga dalam satu tiket asal tidak lebih dari dua jam mereka bisa melakukan perjalanan dengan keterhubungan dari Koridor I ke Koridor II dan tidak membayar transfer dari koridornya,” jelas Khofifah.
Selain memberikan tarif gratis selama masa sosialisasi, Khofifah juga menetapkan kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas. Mereka mendapatkan fasilitas transportasi gratis di seluruh koridor Trans Jatim, baik di kawasan Gerbangkertasusila maupun Malang Raya.
Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 30 Oktober 2026 untuk layanan yang telah tersedia, dengan perluasan penerapan bagi penyandang disabilitas di seluruh koridor mulai 31 Oktober 2026.
Khofifah menegaskan, fasilitas gratis tersebut diharapkan menjadi kebijakan berkelanjutan yang tetap dipertahankan oleh kepemimpinan Jawa Timur berikutnya.
“Insyaallah selamanya gratis. Saya berharap siapa pun gubernur Jawa Timur berikutnya tetap melanjutkan kebijakan ini,” katanya.
Tidak hanya memperkuat transportasi perkotaan, Pemprov Jatim juga menyiapkan layanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) untuk menjangkau kawasan Malang Selatan. Sebanyak enam unit bus disiapkan untuk melayani rute Terminal Arjosari Malang–Terminal Hamid Rusdi–Kepanjen–Ngliyep–Balekambang–Sendang Biru.
Rute tersebut masih terus dievaluasi agar pengoperasiannya sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat, termasuk mendukung akses menuju kawasan wisata di wilayah Malang Selatan.
Dari sisi fasilitas, Trans Jatim Koridor II dilengkapi CCTV, running text, videotron, serta sistem pemantauan armada secara langsung melalui ruang monitoring Dinas Perhubungan Jawa Timur. Pemprov Jatim juga menerapkan Traffic Priority System berbasis Intelligent Transportation System (ITS) di Simpang Tiga Dinoyo untuk memberikan prioritas perjalanan bagi armada bus.
Kemudahan pembayaran turut menjadi perhatian. Penumpang dapat menggunakan transaksi nontunai melalui QRIS Bank Jatim, bank Himbara, serta dompet digital OVO. Informasi mengenai layanan dan operasional bus juga dapat diakses melalui aplikasi Trans Jatim Ajaib yang telah diunduh lebih dari 100 ribu pengguna.
Inovasi layanan Trans Jatim bahkan dikembangkan hingga sektor distribusi barang melalui fitur Trans Jatim Ekspedisi (TRADISI). Layanan dengan metode pool to point ini bekerja sama dengan PT Satria Antaran Prima (SAP) dan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).
Pengiriman paket dapat dipantau melalui aplikasi Trans Jatim Ajaib dan dilengkapi perlindungan asuransi dari PT Jasaraharja Putera. Program tersebut juga telah menjalin kerja sama dengan pelaku UMKM di tujuh kabupaten/kota yang dilalui layanan Trans Jatim.
Khofifah menjelaskan, pengembangan transportasi publik menjadi kebutuhan penting, terutama di kawasan Malang Raya yang memiliki aktivitas pendidikan, perdagangan, perekonomian, dan pariwisata cukup tinggi.
Menurutnya, transportasi umum bukan sekadar sarana perjalanan, melainkan bagian dari upaya pemerintah menghubungkan masyarakat dengan pusat-pusat aktivitas dan pelayanan publik.
“Dengan semakin terintegrasinya layanan transportasi publik, kita berharap masyarakat semakin mudah mengakses berbagai pusat aktivitas. Pada saat yang sama, penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang sehingga kemacetan dan risiko kecelakaan lalu lintas juga dapat ditekan,” ujarnya.
Berdasarkan kajian yang menjadi bahan pengembangan layanan, operasional Trans Jatim berpotensi menghasilkan penghematan sebesar Rp117,6 miliar per tahun, peningkatan ekonomi Rp1,2 miliar, serta manfaat keselamatan dan lingkungan sebesar Rp14 miliar.
Penggunaan transportasi umum juga diperkirakan dapat menekan biaya transportasi keluarga hingga sekitar 76 persen dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi.
Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut tercermin dari jumlah penumpang Trans Jatim. Pada 2025, jumlah pengguna tercatat sebanyak 5,9 juta orang dan meningkat menjadi 7,6 juta orang pada 2026.
Secara keseluruhan, operasional Trans Jatim saat ini didukung 166 armada, terdiri atas 152 bus reguler dan 14 bus luxury.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin membutuhkan transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi. Karena itu, kualitas layanan harus terus kita jaga, baik dari sisi keselamatan, kebersihan, maupun kenyamanan penumpang,” tutur Khofifah.
Untuk memastikan keselamatan penumpang, Gubernur juga meminta dukungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan pemantauan dan sampling di berbagai titik. Khususnya, Khofifah meminta Kepala BNN Kabupaten Malang turut berperan dalam memastikan penyelenggaraan transportasi publik berjalan aman.
“Keamanan penumpang juga sangat ditentukan oleh bagaimana proses penyelenggaraan transportasi publik bisa kita laksanakan dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Malang Sanusi menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim atas hadirnya Trans Jatim Koridor II Malang Raya. Menurutnya, lintasan bus tersebut melewati sejumlah fasilitas pelayanan publik, termasuk rumah sakit dan kawasan pendidikan.
Ia menilai keberadaan layanan ini akan memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dan pelajar yang membutuhkan akses perjalanan dengan biaya terjangkau.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Gubernur atas hadirnya layanan Trans Jatim Koridor II ini. Alhamdulillah, lintasannya melewati banyak fasilitas pelayanan publik, termasuk rumah sakit dan kawasan pendidikan,” kata Sanusi.
Dengan beroperasinya Koridor II Malang Raya, Pemprov Jatim berharap jangkauan transportasi publik semakin luas dan terintegrasi. Pengembangan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sistem mobilitas masyarakat yang lebih efisien, aman, terjangkau, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Komentar