Surabaya – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur melaksanakan pendataan Sensus Ekonomi 2026 terhadap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, di Rumah Dinas Sekdaprov di Jalan Musi, Tegalsari, Surabaya, Rabu (1/7/2026). Setelah proses wawancara selesai, petugas BPS menempelkan stiker di rumah dinas tersebut sebagai tanda bahwa lokasi itu telah resmi mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Pendataan dilakukan secara door-to-door sebagaimana pelaksanaan Sensus Ekonomi yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperoleh basis data sosial ekonomi masyarakat yang akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengatakan hingga awal Juli pelaksanaan pendataan di Jawa Timur telah mencapai lebih dari 20 persen. Ia optimistis dalam dua hingga tiga hari ke depan capaian tersebut akan meningkat menjadi sekitar 25 persen.
Menurut Herum, BPS mengerahkan sebanyak 41.538 petugas sensus yang setiap hari melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga di seluruh Jawa Timur. Seluruh petugas dipantau secara intensif agar kualitas pendataan tetap terjaga.
“Alhamdulillah hari ini Pak Sekda berkenan di tengah kesibukannya untuk didata. Pendataan akan terus berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Sampai hari ini progresnya sudah lebih dari 20 persen di Jawa Timur,” ujarnya.
Ia mengakui masih terdapat sebagian masyarakat yang awalnya merasa curiga saat didatangi petugas sensus. Namun setelah mendapatkan penjelasan mengenai tujuan pendataan, masyarakat umumnya bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan.
Herum menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan akan menjadi basis penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan. Data yang dihimpun meliputi kondisi sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan hingga informasi penyandang disabilitas.
“Pendataan ini akan sangat menguntungkan masyarakat karena pemerintah memiliki database yang lengkap sehingga program pembangunan ekonomi maupun sosial dapat disusun lebih tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan pertanyaan dalam pendataan mencakup identitas, pekerjaan, pendidikan, kondisi sosial hingga pendapatan dan pengeluaran keluarga. Menurutnya, data tersebut akan menghasilkan potret menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Dengan profiling tersebut pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program sesuai kebutuhan masyarakat. Termasuk melihat kondisi UMKM sehingga bantuan maupun program pemberdayaan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Adhy mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi secara jujur sesuai kondisi sebenarnya.
“Jangan ada satu pun masyarakat yang terlewat. Semakin lengkap datanya, maka semakin baik pula database yang dimiliki pemerintah sehingga berbagai kebijakan dan bantuan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan tidak berkaitan dengan kepentingan lain di luar kebutuhan statistik. Karena itu masyarakat tidak perlu khawatir untuk memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi ekonomi maupun usahanya.
Selain itu, Adhy meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan turut membantu menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat.
“Kami mengimbau masyarakat mendukung petugas BPS yang datang secara door-to-door hingga 31 Agustus nanti. Berikan data apa adanya agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai kondisi ekonomi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Komentar