SURABAYA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Yordan M. Batara Goa, S.T., M.Si., menggelar kegiatan Serap Aspirasi (Reses) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Surabaya, pada 15 November 2026 di wilayah Bulak Cumpat Timur Surabaya .
Dalam kegiatan tersebut, Yordan menegaskan bahwa reses menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk mendengarkan secara langsung berbagai kebutuhan, keluhan, serta persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menekankan bahwa anggota legislatif merupakan pelayan masyarakat yang harus mengutamakan aspirasi warga.
Menurutnya, masyarakat memiliki kedaulatan untuk menyampaikan berbagai persoalan kepada wakil rakyat dari masalah desil hingga pendidikan . Karena itu, dirinya berupaya membuka akses komunikasi seluas-luasnya dengan warga, termasuk melalui pembagian kartu nama yang dilengkapi nomor telepon pribadinya.
“Saya ini pelayan rakyat. Bapak dan Ibu yang harus kami layani. Kami dibayar untuk mendengarkan suara masyarakat. Karena itu, jangan ragu menghubungi saya apabila ada keluhan atau persoalan yang membutuhkan bantuan,” ungkap Yordan.
Ia mengaku tidak mempermasalahkan apabila masyarakat menghubunginya melalui telepon maupun pesan singkat, termasuk di luar jam kerja. Bahkan, tidak sedikit warga yang menghubunginya pada tengah malam karena menghadapi kondisi darurat, seperti kesulitan mendapatkan rujukan atau penanganan di rumah sakit.
Selama dirinya masih memungkinkan untuk merespons, Yordan menyatakan siap menerima komunikasi dari masyarakat. Menurutnya, pelayanan kepada warga merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai wakil rakyat.
Selain persoalan pelayanan publik, Yordan juga memaparkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang memiliki usaha kecil dan membutuhkan peningkatan keterampilan.
Salah satu program yang disiapkan berupa pelatihan pembuatan kue yang direncanakan berlangsung pada awal Desember 2026. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan selama satu hari dengan kuota sekitar 150 peserta yang dibagi ke dalam tiga lokasi di Surabaya.
Dalam program tersebut, peserta akan mendapatkan fasilitas pelatihan, termasuk penjemputan dan transportasi. Bahkan, peserta juga berkesempatan memperoleh bantuan peralatan berupa oven setelah mengikuti kegiatan.
Namun demikian, Yordan menegaskan bahwa peserta akan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan keseriusan dan komitmen dalam mengembangkan usaha.
Salah satu persyaratan yang ditetapkan untuk pelatihan tahap awal tersebut adalah telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan masa kepemilikan minimal satu tahun.
Bagi warga yang belum memiliki NIB, Yordan menyampaikan bahwa pihaknya juga mendorong pembentukan paguyuban usaha kreatif. Wadah tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan, pendampingan, serta pengembangan jaringan bagi para pelaku usaha kecil.
“Kalau belum mempunyai NIB, tidak perlu berkecil hati. Kami berupaya membentuk paguyuban usaha kreatif agar ada yang membimbing dan membina. Masyarakat nantinya bisa bergabung untuk mendapatkan pendampingan,” jelasnya.
Tidak hanya menyasar sektor ekonomi, Yordan juga menyampaikan adanya program pelatihan bagi masyarakat yang berminat menjadi relawan keamanan dan penanganan kondisi darurat di lingkungan permukiman.
Pelatihan tersebut mencakup keterampilan menangani ular serta teknik pemadaman kebakaran. Program ini diarahkan untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bahaya di lingkungan tempat tinggal.
Ia berharap peserta nantinya dapat berperan sebagai relawan yang membantu menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan, baik melalui kegiatan di tingkat RT maupun RW.
Lebih lanjut, Yordan menjelaskan rencana program bantuan pemberdayaan ekonomi melalui Jawa Timur Sejahtera (Jawara) yang ditujukan bagi masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga desil 5.
Melalui program tersebut, penerima manfaat berkesempatan memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta. Bantuan itu secara khusus diperuntukkan bagi pengadaan peralatan usaha, bukan untuk tambahan modal kerja.
Menurut Yordan, bantuan dalam bentuk peralatan dinilai lebih tepat agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mendukung keberlangsungan usaha masyarakat.
Ia menyebutkan, program tersebut telah direalisasikan kepada 120 penerima pada tahun sebelumnya dan 100 penerima pada tahun 2026. Sementara untuk tahun 2027, kuota penerima direncanakan meningkat menjadi sekitar 500 orang.
Meski demikian, calon penerima tetap harus melalui proses verifikasi dan survei untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta memiliki keseriusan dalam menjalankan usaha.
“Jangan sampai peralatan yang diberikan pemerintah hanya dibeli kemudian dibiarkan begitu saja. Tujuan bantuan ini agar usaha masyarakat berkembang dan kesejahteraan keluarga meningkat,” tegasnya.
Dorong Penyelesaian Persoalan Data Desil
Dalam kesempatan tersebut, Yordan juga menyoroti persoalan pengelompokan desil kesejahteraan masyarakat yang dinilai masih menjadi kendala bagi sebagian warga dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah.
Ia mengungkapkan menerima sejumlah keluhan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat dalam sistem pendataan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan keterkaitan pencatatan identitas kependudukan dengan aktivitas kredit atau pembiayaan atas nama seseorang.
Menurut informasi yang diterimanya, terdapat warga yang merasa tidak pernah mengajukan kredit, tetapi identitas kependudukannya diduga tercatat dalam sistem perbankan sehingga memunculkan persoalan dalam penilaian kondisi kesejahteraan.
Yordan mengakui bahwa persoalan tersebut tidak sederhana dan membutuhkan penelusuran secara individual. Karena itu, ia meminta masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data desil agar menyampaikan pengaduan sehingga dapat ditelusuri dan dicarikan jalan keluar.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan secara serentak karena setiap warga memiliki kondisi dan permasalahan yang berbeda.
“Kami akan mencari solusi satu per satu. Kalau ada masyarakat yang merasa bermasalah dengan data desilnya, silakan menghubungi saya. Akan kami upayakan penelusuran dan penyelesaian semaksimal mungkin,” ujarnya.
Yordan berharap proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya, sementara program pemberdayaan ekonomi yang disiapkan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata.
Selain persoalan pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial, dalam kegiatan reses tersebut Yordan M. Bataragoa juga menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait biaya pendidikan, pungutan komite sekolah, hingga pelayanan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Di sektor pendidikan, warga menyampaikan persoalan biaya pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah di jenjang SMP dan SMA. Menanggapi hal tersebut, Yordan menjelaskan bahwa untuk sekolah negeri, masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi biaya pendidikan dapat menyampaikan pengaduan kepadanya.
Sementara untuk sekolah swasta, ia mengakui penyelesaian persoalan biaya membutuhkan komunikasi dan negosiasi dengan pihak sekolah. Karena itu, warga diminta menyampaikan data dan identitas sekolah agar dapat ditindaklanjuti melalui stafnya untuk melakukan koordinasi secara langsung.
Yordan juga memberikan perhatian terhadap praktik pungutan komite di sekolah negeri. Ia menegaskan bahwa sumbangan komite bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan kepada wali murid, terlebih jika ditetapkan sebagai kewajiban pembayaran rutin setiap bulan.
“Kalau memang tidak mampu, tidak perlu membayar. Komite itu sifatnya sukarela, bukan kewajiban. Kalau ada yang memaksa, silakan laporkan kepada saya,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa tidak ada keharusan bagi orang tua untuk membeli seragam baru melalui koperasi sekolah. Menurutnya, apabila masih memiliki seragam layak pakai dari kakak atau anggota keluarga lainnya, siswa diperbolehkan menggunakannya kembali.
Ia berharap tidak ada kebijakan sekolah yang justru menambah beban ekonomi keluarga, khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial.
Kawal Pelayanan Lima Rumah Sakit Milik Pemprov Jatim
Di bidang kesehatan, Yordan turut menjelaskan komitmennya dalam mengawasi pelayanan lima rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di Surabaya.
Lima rumah sakit tersebut meliputi RSUD Dr. Soetomo, RS Haji Surabaya, rumah sakit khusus paru yang disebut dalam pemaparannya sebagai Usada Prima, RSUD Dr. M. Soewandhie?
Selain itu, terdapat Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang berlokasi di kawasan Ketintang, Gayungan, Surabaya.
Dalam penjelasannya, Yordan juga menyoroti perkembangan layanan RS Menur yang kini telah menjadi rumah sakit umum dengan tetap memiliki kekhususan dalam penanganan persoalan kesehatan jiwa.
Rumah sakit tersebut, menurutnya, tidak hanya menangani pasien dengan gangguan kesehatan jiwa, tetapi juga menyediakan layanan klinik tumbuh kembang anak. Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu menangani persoalan perkembangan anak, termasuk kesulitan belajar dan konsentrasi.
Ia mencontohkan, penggunaan telepon genggam secara berlebihan dapat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan orang tua ketika anak mengalami gangguan konsentrasi atau kesulitan belajar. Melalui layanan tumbuh kembang, masyarakat dapat memperoleh bantuan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai.
Yordan meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan persoalan pelayanan di rumah sakit milik Pemprov Jatim. Sebagai anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan, ia menyatakan akan meneruskan keluhan kepada jajaran manajemen rumah sakit agar segera mendapatkan perhatian.
Bahkan, ia menyebut dapat menghubungkan langsung pengaduan masyarakat dengan wakil direktur bidang pelayanan medik untuk memastikan persoalan yang disampaikan memperoleh tindak lanjut.
“Rumah sakit pemerintah harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kalau ada keluhan, silakan hubungi saya. Nanti akan kami komunikasikan dengan pihak rumah sakit agar bisa segera ditangani,” ujarnya.
Melalui berbagai persoalan yang disampaikan warga tersebut, Yordan menegaskan pentingnya keterbukaan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat. Ia berharap setiap aspirasi yang masuk tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi maupun lembaga terkait..
Komentar