SURABAYA — Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Jawa Timur, Kamis (20/8/2026). Kegiatan dalam rangka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 tersebut berlangsung di Ruang Graha Pustaka Disperpusip Jatim.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kecakapan literasi, memperluas akses pengetahuan, serta membangun sumber daya manusia Jawa Timur yang semakin berpengetahuan, inovatif dan berdaya saing.
Kepala Disperpusip Provinsi Jawa Timur, Ir. Tiat S. Suwardi, M.Si., yang mewakili Gubernur Jawa Timur, menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada delegasi Komisi X DPR RI.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan selamat datang dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada delegasi Komisi X DPR RI,” ujar Tiat saat menyampaikan paparan.
Lebih lanjut Ia menyampaikan, bahwa perpustakaan memiliki posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menempatkan perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan serta keberdayaan bangsa.
Karena itu, pembangunan perpustakaan di Jawa Timur tidak hanya berorientasi pada pembangunan gedung. Pengembangan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyediaan koleksi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pengelolaan hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam paparannya, Tiat menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Timur memandang perpustakaan setidaknya memiliki tiga peran strategis, yakni sebagai pusat literasi, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pembelajaran sepanjang hayat.
Sebagai pusat literasi, perpustakaan tidak hanya mendorong masyarakat agar mampu membaca dan menulis. Lebih dari itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara tepat.
Terlebih di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat menghadapi arus informasi yang sangat besar, termasuk disinformasi dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kondisi tersebut, pustakawan memiliki peran semakin penting. Pustakawan tidak sekadar membantu masyarakat menemukan buku, tetapi juga membantu masyarakat menemukan, memahami, menilai dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab.
“Literasi yang kita bangun tidak boleh berhenti pada kemampuan membaca dan menulis. Masyarakat membutuhkan kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara tepat,” jelasnya.
Peran kedua adalah menjadikan perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Menurut Tiat, pengetahuan yang diperoleh masyarakat harus mampu memberikan nilai tambah bagi kehidupan.
Konsep tersebut diwujudkan melalui pendekatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Melalui program tersebut, perpustakaan diarahkan menjadi ruang masyarakat untuk belajar berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tiat menggambarkan proses tersebut sebagai upaya mengubah informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keterampilan, keterampilan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi peningkatan kesejahteraan.
Di Jawa Timur, program replikasi TPBIS telah dilakukan melalui perpustakaan desa dan telah mencapai 489 mitra layanan.
Program tersebut diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif, teknologi tepat guna hingga berbagai keterampilan lainnya.
“Perpustakaan harus menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat belajar, berkarya, berusaha dan berkembang,” tegasnya.
Peran ketiga adalah perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat. Tiat menegaskan bahwa proses belajar tidak berhenti ketika seseorang menyelesaikan pendidikan formal.
Anak-anak, pemuda, orang dewasa hingga lanjut usia membutuhkan kesempatan untuk terus belajar dan memperoleh informasi sepanjang kehidupannya.
Karena itu, jaringan perpustakaan di Jawa Timur, mulai dari perpustakaan desa, sekolah, perguruan tinggi hingga perpustakaan khusus, diharapkan menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran sepanjang hayat.
Pemprov Jatim juga berkomitmen memperluas akses pengetahuan agar masyarakat di wilayah perdesaan, daerah terpencil, kepulauan, kawasan perbatasan serta kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses tetap memperoleh kesempatan belajar yang setara.
“Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses terhadap pengetahuan,” ujarnya.
Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Pemprov Jawa Timur mendorong gagasan East Java Center of Literacy sebagai salah satu program prioritas penguatan ekosistem literasi Jawa Timur.
Konsep tersebut tidak hanya dimaknai sebagai sebuah pusat fisik, tetapi sebagai ekosistem, gerakan dan pusat kolaborasi literasi Jawa Timur.
Melalui gagasan tersebut, berbagai potensi dan sumber daya diharapkan dapat dipertemukan, mulai dari komunitas literasi, Dinas Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa hingga seluruh pegiat literasi.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tiga fungsi utama perpustakaan, yakni memperluas kecakapan masyarakat, mengubah pengetahuan menjadi keterampilan dan manfaat ekonomi maupun sosial, serta memastikan masyarakat memiliki kesempatan belajar kapan pun dan di mana pun.
“Kita ingin Jawa Timur bukan hanya menjadi daerah yang memiliki banyak perpustakaan, tetapi menjadi daerah yang menghidupkan perpustakaan dan menjadikan pengetahuan sebagai kekuatan pembangunan,” paparnya.
Selain penguatan literasi, Disperpusip Jatim juga memberikan perhatian terhadap pelestarian naskah kuno dan muatan lokal sebagai bagian dari kekayaan pengetahuan serta budaya Jawa Timur.
Naskah kuno, karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di Jawa Timur dinilai memiliki nilai penting bagi generasi masa kini dan masa mendatang.
“Pengetahuan masa lalu kita jaga, pengetahuan masa kini kita manfaatkan, dan pengetahuan untuk masa depan kita kembangkan. Inilah ekosistem pengetahuan yang ingin kita bangun di Jawa Timur,” kata Tiat.
Meski berbagai program telah berjalan, Pemprov Jawa Timur menyadari masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan. Di antaranya keterbatasan akses sebagian masyarakat terhadap perpustakaan dan informasi, peningkatan kualitas sarana-prasarana, penguatan koleksi dan layanan, peningkatan kompetensi pustakawan serta penguatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Karena itu, kunjungan kerja Komisi X DPR RI diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif untuk melihat secara langsung potensi, tantangan dan kebutuhan Jawa Timur dalam membangun masyarakat yang literat, produktif, inovatif dan berdaya saing.
Pemprov Jawa Timur juga berharap dukungan kebijakan di tingkat nasional semakin memperkuat pemerintah daerah dalam memperluas akses perpustakaan, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kompetensi sumber daya manusia perpustakaan serta memperluas program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Pada akhirnya, pembangunan perpustakaan tidak semata-mata ditujukan untuk menambah jumlah gedung atau fasilitas. Lebih jauh, tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang semakin berpengetahuan dan mampu menggunakan pengetahuan untuk memecahkan persoalan serta meningkatkan kualitas kehidupannya.
Komentar