SURABAYA — Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah provinsi untuk terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan sekaligus memperluas pemerataan akses infrastruktur di berbagai wilayah Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Jubir Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, dalam penyampaian pendapat fraksi terkait pembahasan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Kamis (3/9/2026).
Jairi menegaskan, pemerintah perlu memanfaatkan waktu yang tersisa dalam periode pembangunan hingga tiga tahun ke depan untuk memastikan program pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Hal lain, perang terhadap kemiskinan memasuki ruang senjangan dan pemerataan akses infrastruktur dengan tetap memperhatikan jangka waktu yang tersisa hingga tiga tahun,” ujar Jairi dalam penyampaian pandangan fraksi.
Selain persoalan kemiskinan dan infrastruktur, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan Program Kredit Sejahtera. Fraksi meminta eksekutif memastikan penambahan subsidi bunga benar-benar digunakan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Menurut Jairi, kebijakan tersebut harus diarahkan untuk memperluas sasaran penerima manfaat sehingga program kredit tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Golkar juga mengingatkan pemerintah agar program-program yang telah dirancang dapat benar-benar diaplikasikan dalam bentuk kegiatan yang terukur dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Jairi menekankan pentingnya peningkatan sinkronisasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menjalankan Program Kredit Sejahtera.
Menurutnya, komitmen yang telah dibangun antara legislatif dan eksekutif harus dijaga agar tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, Program Kredit Sejahtera dapat tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara optimal.
“Fraksi Partai Golkar mengingatkan untuk meningkatkan sinkronisasi antara OPD dan TAPD dalam menjalankan Program Kredit Sejahtera. Komitmen yang sudah dibangun harus tetap dijaga sehingga program sesuai kebutuhan kesejahteraan masyarakat tetap direalisasikan dengan tepat dan baik di masyarakat,” tegasnya.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menyatakan setuju terhadap penetapan APBD Perubahan Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, dengan kerangka sebagaimana laporan akhir Badan Anggaran DPRD Jawa Timur.
Fraksi Golkar berharap pelaksanaan APBD Perubahan 2026 dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun, dengan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
“Semoga APBD Perubahan 2026 dapat direalisasikan hingga akhir tahun dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkas Jairi.
Penyampaian pendapat Fraksi Partai Golkar tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan dan penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.
Komentar