Surabaya- Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kualitas tata kelola pembangunan melalui inovasi dan transformasi digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, R. Henggar Sulistiarto, di Ruang Rapat Jayabaya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan ini menjadi sarana sosialisasi berbagai layanan yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan sekaligus memperkenalkan pembaruan tiga aplikasi utama yang menjadi instrumen pendukung pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur, yakni Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP), Sistem Informasi Infrastruktur Jawa Timur (SINFRA JATIM), dan Self Assessment Dasar Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Selasar KPBU).
Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, instansi terkait, serta para pemangku kepentingan yang selama ini menjadi pengguna layanan Biro Administrasi Pembangunan. Melalui kegiatan ini, Pemprov Jawa Timur ingin memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan semakin responsif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, R. Henggar Sulistiarto, menegaskan bahwa pembaruan tiga aplikasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
“Pembaharuan tiga aplikasi yang dimiliki oleh Biro Administrasi Pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat mempermudah penerima layanan dalam mengakses layanan yang dibutuhkan,” ujar Henggar.
Ia menjelaskan, aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) memiliki peran strategis dalam mendukung pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui sistem ini, proses pemantauan dan evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Selain itu, SMEP juga menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan sistem yang terus diperbarui, pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih akurat dan terkini.
Sementara itu, Sistem Informasi Infrastruktur Jawa Timur (SINFRA JATIM) hadir sebagai platform yang memberikan akses informasi pembangunan infrastruktur kepada masyarakat. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan progres berbagai proyek strategis yang sedang dilaksanakan di Jawa Timur.
Keberadaan SINFRA JATIM diharapkan mampu meningkatkan transparansi pembangunan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh pemerintah. Dengan keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai capaian pembangunan yang sedang berlangsung di berbagai daerah.
Adapun aplikasi Selasar KPBU dirancang untuk mendorong peningkatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Melalui sistem ini, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat melakukan penilaian awal atau self assessment terkait kesiapan pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menurut Henggar, skema KPBU menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Karena itu, Selasar KPBU diharapkan mampu menjadi instrumen yang membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi peluang kerja sama dengan dunia usaha secara lebih terukur dan sistematis.
Lebih lanjut, Henggar mengajak seluruh peserta Forum Konsultasi Publik untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dan saran konstruktif terhadap layanan yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pembangunan. Masukan dari para pengguna layanan dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan berbagai program maupun inovasi yang telah dikembangkan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, forum konsultasi publik menjadi wadah strategis untuk menjaring aspirasi sekaligus membangun komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui pembaruan SMEP, SINFRA JATIM, dan Selasar KPBU, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap dapat menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, akuntabel, serta mampu mendukung percepatan pembangunan di Jawa Timur secara berkelanjutan.
Komentar