SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mencari terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui pendekatan baru bertajuk KPBU Next Level.
Strategi tersebut dikembangkan Biro Administrasi Pembangunan (Biro AP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan mengedepankan pendekatan proaktif kepada calon investor. Tidak hanya menunggu tawaran investasi, Biro AP berencana mengambil peran langsung dalam mempromosikan sekaligus menawarkan sejumlah proyek infrastruktur yang membutuhkan dukungan pembiayaan badan usaha.
Kepala Biro AP Setdaprov Jatim, R. Henggar Sulistiarto, menjelaskan bahwa sejumlah sektor yang berpotensi ditawarkan melalui skema tersebut antara lain pembangunan jalan, rumah sakit, serta berbagai fasilitas gedung pemerintahan maupun pelayanan publik.
Menurutnya, pengembangan KPBU Next Level menjadi salah satu langkah konkret dalam mendorong realisasi program Gerbang Baru Nusantara, seiring momentum peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.
Melalui pendekatan ini, Biro AP akan berupaya mempertemukan kebutuhan pembangunan pemerintah daerah dengan peluang investasi yang tersedia. Dengan demikian, proyek-proyek yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran tetap memiliki alternatif pembiayaan.
Henggar menerangkan, KPBU memungkinkan pembangunan infrastruktur tetap berjalan dengan melibatkan pendanaan dari pihak swasta. Badan usaha terlebih dahulu menyediakan pembiayaan pembangunan sesuai kesepakatan, sedangkan pemerintah melakukan pembayaran secara bertahap berdasarkan ketentuan kontrak kerja sama.
Mekanisme pengembalian investasi dapat menggunakan pembayaran berkala melalui APBD atau APBN, maupun penerimaan dari tarif pengguna layanan. Pemilihan skema tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kelayakan masing-masing proyek.
Sebagai gambaran, Biro AP dapat menyusun penawaran pembangunan rumah sakit dengan beberapa alternatif kapasitas gedung, kebutuhan investasi, hingga jangka waktu konsesi. Selanjutnya, pemerintah daerah atau institusi yang membutuhkan fasilitas tersebut dapat mengevaluasi penawaran berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangannya.
Henggar mengibaratkan mekanisme tersebut seperti penawaran paket pembiayaan kendaraan. Investor menyediakan pilihan paket pembangunan, sementara pemerintah melakukan pembahasan untuk menentukan kesesuaian spesifikasi, biaya, serta skema pembayarannya.
Proyek Penerangan Jalan Kabupaten Madiun Jadi Bukti Penerapan KPBU
Implementasi KPBU di Jawa Timur bukan lagi sebatas rencana. Salah satu proyek yang telah berjalan adalah penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun.
Proyek tersebut menjadi contoh pemanfaatan pembiayaan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur publik melalui mekanisme kerja sama jangka panjang.
Berdasarkan dokumen proyek, pembangunan APJ Kabupaten Madiun mencakup pemasangan 7.400 titik penerangan dengan cakupan jaringan sepanjang 299,6 kilometer. Infrastruktur tersebut meliputi jalan nasional sepanjang 70,4 kilometer, jalan kabupaten 221,7 kilometer, serta jalan perkotaan sepanjang 7,5 kilometer.
Total nilai investasi yang dibutuhkan mencapai Rp97,87 miliar dengan masa konsesi selama 10 tahun. Adapun mekanisme pengembalian investasinya menggunakan skema Availability Payment (AP) atau pembayaran atas ketersediaan layanan, dengan nilai sekitar Rp20,8 miliar per tahun.
Dalam proyek ini, PT Tri Tunggal Madiun Terang tercatat sebagai badan usaha pelaksana.
Perjalanan proyek telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyiapan, penjajakan minat pasar, proses pengadaan badan usaha, hingga pembangunan fisik. Perjanjian kerja sama ditandatangani pada 20 September 2022, sebelum memasuki tahap operasional komersial yang diresmikan pada 18 Juli 2023.
Keberadaan fasilitas penerangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di jalan. Selain itu, penerangan jalan juga memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, industri, sosial, serta pengembangan pariwisata daerah.
Pengalaman Kabupaten Madiun sekaligus memperlihatkan bahwa KPBU dapat menjadi instrumen pembiayaan alternatif untuk menghadirkan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tanpa harus membebankan seluruh kebutuhan investasi pada anggaran pemerintah di awal pembangunan.
Meski demikian, keberhasilan penerapan skema serupa tetap membutuhkan perencanaan matang, terutama menyangkut kelayakan proyek, kepastian layanan, dan kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran selama masa kerja sama.
Tujuh Bulan ke Depan, Biro AP Petakan Peluang Investasi
Henggar menegaskan, pengembangan KPBU Next Level diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan yang telah berjalan. Orientasinya bukan sekadar memperbanyak proyek kerja sama, melainkan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Untuk merealisasikan strategi tersebut, Biro AP akan memanfaatkan tujuh bulan ke depan guna mengidentifikasi potensi proyek, menyusun paket investasi, serta memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota.
Langkah ini diharapkan menghasilkan daftar proyek yang memiliki prospek untuk ditawarkan kepada badan usaha. Setiap usulan nantinya tetap harus melewati kajian kelayakan, perhitungan kebutuhan investasi, serta analisis kemampuan pembayaran pemerintah.
Dengan persiapan tersebut, proyek yang ditawarkan diharapkan memiliki daya tarik bagi investor sekaligus tidak menimbulkan beban keuangan yang melampaui kapasitas pemerintah daerah.
Henggar menekankan bahwa semangat Next Level harus tercermin dalam peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan, baik dari sisi kecepatan, hasil, maupun dampaknya bagi masyarakat.
Komentar