PACITAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menggelar Sarasehan dan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2026 di Pantai Pancer Pacitan, Dusun Kebon, Desa Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono didampingi oleh Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan, sinergi, serta kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Jawa Timur.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, dalam sambutannya menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh hanya dipahami sebagai urusan sektoral maupun respons setelah bencana terjadi.
Menurutnya, penanggulangan bencana kini telah berkembang menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Ketangguhan daerah menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan, perlindungan masyarakat, serta stabilitas sosial dan ekonomi.
“World Risk Report 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat kedua dari 193 negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Fakta ini bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, melainkan menjadi pengingat bahwa negara dengan tingkat risiko tinggi harus memiliki kapasitas yang lebih tinggi pula dalam mencegah, merespons, dan memulihkan dampak bencana,” ujar Bobby.
Ia menegaskan, besarnya risiko bencana harus dijawab dengan kesiapsiagaan yang semakin besar. Terlebih, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah dengan berbagai potensi ancaman bencana.
Karena itu, penguatan kapasitas penanggulangan bencana bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi strategis untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan melindungi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, tema “Beyond Resilience: Sinergi Berintegritas, Kolaborasi Tanpa Batas” menjadi arah penting dalam penguatan sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur.
Bobby yang juga merupakan Kepala Bapenda Prov Jatim tersebut menjelaskan, konsep Beyond Resilience memiliki makna bahwa upaya penanggulangan bencana tidak boleh berhenti pada membangun masyarakat yang tangguh. Lebih dari itu, diperlukan sistem yang adaptif, berbasis ilmu pengetahuan, didukung teknologi, ditopang tata kelola yang akuntabel, serta memiliki sumber daya manusia yang profesional.
Sementara itu, semangat kolaborasi tanpa batas menegaskan bahwa bencana tidak mengenal batas administratif. Ketika bencana terjadi, seluruh pihak harus bergerak bersama tanpa sekat kabupaten, kota, provinsi, maupun kementerian.
“Ketika bencana terjadi, tidak ada lagi sekat kabupaten, kota, provinsi maupun kementerian. Yang hadir adalah satu negara, satu semangat kemanusiaan dan satu tujuan, yaitu melindungi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, peralatan penanggulangan bencana juga harus dapat dimanfaatkan secara kolaboratif. Peralatan yang tersedia dapat dipinjamkan dan dipindahkan sesuai kebutuhan penanganan bencana antardaerah. Apabila mengalami kerusakan, pemerintah daerah dapat mengajukan usulan penggantian sesuai mekanisme yang berlaku.
Bobby menambahkan, sinergi multisektor menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem penanggulangan bencana yang kuat. Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana Jawa Timur 2026 bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi menjadi instrumen untuk mengukur kesiapan daerah, menyamakan standar operasional, menguji interoperabilitas personel dan peralatan, memperkuat sistem komando, serta meningkatkan kapasitas pusat pengendalian operasi.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat tata kelola logistik kebencanaan dan membangun jejaring kolaborasi antardaerah.
“Seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk menguji kesiapsiagaan pada fase prabencana, keadaan darurat hingga pascabencana secara terpadu,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan penanggulangan bencana tidak lagi hanya diukur dari banyaknya aset yang dimiliki. Namun, yang lebih penting adalah seberapa cepat informasi diterima, seberapa efektif koordinasi dibangun, seberapa tepat keputusan diambil, serta seberapa cepat masyarakat mendapatkan perlindungan.
Untuk itu, Bobby mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk terus memperkuat investasi dalam pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas aparatur, memperbaiki kualitas data dan informasi kebencanaan, membangun sistem logistik yang andal, serta mengembangkan budaya sadar bencana hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Kekuatan terbesar Jawa Timur bukan hanya terletak pada sumber daya yang kita miliki, tetapi pada kemampuan kita untuk bekerja sama. Kolaborasi yang dilandasi integritas akan melahirkan kepercayaan, kepercayaan akan melahirkan kecepatan bertindak, dan kecepatan yang tepat merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menyelamatkan kehidupan,” ujarnya.
Bobby berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi titik tolak lahirnya inovasi, penguatan jejaring, dan komitmen bersama untuk membangun Jawa Timur yang semakin tangguh, adaptif, dan berdaya saing di tengah meningkatnya kompleksitas risiko bencana.
Mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bobby juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB, kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku tuan rumah, para bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, relawan, media, masyarakat, serta TNI dan Polri yang selama ini selalu berperan aktif dalam mendukung penanganan bencana.
Komentar