SURABAYA — Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur menggelar seleksi tahap kedua Kompetisi Policy Innovation (POIN) 2026 melalui presentasi dan wawancara bagi peserta 20 besar pada 28–29 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor BRIDA Provinsi Jawa Timur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya riset, inovasi, dan penyusunan kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan birokrasi.

Kompetisi POIN 2026 dirancang sebagai wadah apresiasi sekaligus penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), baik analis kebijakan maupun nonanalis kebijakan, dalam menghasilkan gagasan dan rekomendasi strategis untuk mendukung pembangunan daerah.

Sekretaris BRIDA Provinsi Jawa Timur, Dr. Cicilia Rita Juliana Martin, S.KM., M.MM., dalam laporannya menyampaikan bahwa kompetisi tersebut bertujuan mendorong lahirnya policy brief yang inovatif, aplikatif, dan berpotensi diterapkan oleh para pengambil kebijakan.

Menurutnya, kebutuhan terhadap rekomendasi kebijakan yang ringkas, tajam, dan berbasis data semakin penting. Pimpinan daerah kini semakin sering meminta laporan dalam format policy brief sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan mengambil keputusan.

“Kompetisi ini bertujuan mendorong budaya riset dan analisis kebijakan yang tajam di lingkungan birokrasi Jawa Timur, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inovatif, aplikatif, dan berpotensi diimplementasikan oleh pembuat kebijakan,” demikian disampaikan dalam laporan penyelenggaraan.

Cicilia menjelaskan, antusiasme peserta pada penyelenggaraan POIN 2026 cukup tinggi. Panitia menerima sebanyak 242 karya policy brief yang berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten/kota.

Seluruh karya tersebut menjalani tahapan seleksi administrasi dan penilaian substansi secara objektif dan ketat oleh tim penilai. Hasilnya, ditetapkan 20 naskah terbaik dari kategori perangkat daerah provinsi dan 20 naskah terbaik dari kategori kabupaten/kota untuk mengikuti seleksi tahap kedua.

Dalam proses penjaringan peserta terbaik, BRIDA Jatim juga melibatkan unsur Lembaga Administrasi Negara (LAN), termasuk jajaran deputi, direktur, dan staf, untuk mendukung proses penilaian serta penguatan kualitas karya kebijakan.

Seleksi tahap kedua dilaksanakan selama dua hari dengan pembagian kategori. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, kegiatan diikuti peserta kategori provinsi yang terdiri atas 10 peserta individu dan 10 peserta kelompok. Sementara itu, pada Kamis, 29 Oktober 2026, giliran peserta kategori kabupaten/kota yang mengikuti tahapan serupa, yakni 10 peserta individu dan 10 peserta kelompok.

Pelaksanaan seleksi dilakukan secara hybrid, yakni luring dan daring melalui platform pertemuan virtual. Setiap peserta memperoleh kesempatan memaparkan substansi policy brief di hadapan Dewan Juri, kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara, pendalaman materi, dan bedah kasus.

Melalui mekanisme tersebut, Dewan Juri menguji sejumlah aspek penting, meliputi ketepatan metodologi, ketajaman analisis, kebaruan gagasan, unsur inovasi, serta kelayakan dan fleksibilitas implementasi rekomendasi kebijakan.

Tahapan ini menjadi penentu untuk menyaring karya-karya terbaik yang akan memperoleh penghargaan pada kompetisi POIN 2026. Selain penghargaan bagi para pemenang, BRIDA Jatim juga memberikan apresiasi kepada peserta melalui sertifikat sesuai tahapan dan kategori partisipasi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BRIDA Provinsi Jawa Timur, Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., dalam sambutan sekaligus pembukaan resmi kegiatan menegaskan bahwa birokrasi masa depan tidak boleh lagi hanya mengandalkan asumsi, tradisi, dan rutinitas dalam merumuskan kebijakan.

Menurutnya, perubahan zaman yang semakin cepat menuntut aparatur pemerintah untuk terus mengembangkan inovasi serta menghasilkan kebijakan yang didukung data dan analisis yang kuat.

Ia menekankan bahwa para pengambil keputusan tidak hanya membutuhkan tumpukan dokumen, tetapi juga rekomendasi yang mampu menjelaskan persoalan secara jernih, mengidentifikasi akar masalah, dan menawarkan solusi konkret yang siap diterapkan.

“Yang dibutuhkan adalah kejernihan berpikir, ketajaman analisis berbasis data, serta rekomendasi taktis yang siap dieksekusi. Sebuah policy brief tidak hanya pandai memetakan masalah, tetapi juga harus mampu memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut,” tegasnya.

Lilik juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam penyelesaian persoalan pembangunan daerah. Menurutnya, tata kelola pemerintahan saat ini telah berkembang dari pendekatan yang bertumpu pada kewenangan pemerintah menuju tata kelola kolaboratif (governance), yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Karena itu, penyusunan kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan perspektif internal pemerintah. Keterlibatan akademisi, praktisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan lebih komprehensif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kepada para peserta yang berhasil masuk tahap kedua, Lilik menyampaikan apresiasi atas capaian mereka setelah melalui proses seleksi dari 242 karya yang masuk. Ia mengingatkan bahwa peserta terpilih bukan sekadar penyusun laporan, melainkan aparatur yang memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan berkualitas dan berdampak nyata.

Ia juga mendorong para nominator untuk mempertahankan argumentasi secara terukur, logis, dan berbasis data saat mempresentasikan gagasan maupun menjawab pertanyaan Dewan Juri. Menurutnya, kualitas sebuah rekomendasi kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi analisis maupun kelayakan pelaksanaannya.

Kepada Dewan Juri, Lilik berharap proses penilaian dilakukan secara mendalam dengan menguji substansi, kekuatan argumentasi, dan ketahanan logika setiap karya. Dengan demikian, karya terbaik yang terpilih benar-benar memenuhi standar kualitas kebijakan yang aplikatif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui penyelenggaraan Kompetisi Policy Innovation POIN 2026, BRIDA Jawa Timur berharap semakin tumbuh budaya kerja birokrasi yang berbasis riset, analisis, dan inovasi. Kompetisi ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas ASN dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak berhenti pada tataran gagasan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan tindakan nyata.

Dengan penguatan kualitas policy brief tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap persoalan daerah, terukur dalam pelaksanaannya, serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.