SURABAYA – Desa masih menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan pangan Jawa Timur sekaligus menopang kebutuhan pangan nasional. Di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga minimnya regenerasi petani, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong penguatan sektor pertanian berbasis desa agar mampu berkelanjutan dan tetap menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Heru Suseno, MT, dalam program Ngobras (Ngobrol Santai Tentang Desa). Menurutnya, pembahasan mengenai ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan kehidupan masyarakat desa.
“Kalau berbicara tentang Jawa Timur, maka Jawa Timur adalah salah satu lumbung pangan nasional yang menjadi penopang kebutuhan pangan Indonesia. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan pertanian, dan pertanian sangat erat kaitannya dengan desa,” ujarnya.
Heru menjelaskan bahwa Jawa Timur saat ini memiliki sekitar 5,4 juta petani dan hampir 90 persen di antaranya tinggal di wilayah pedesaan. Karena itu, pembangunan desa harus diarahkan untuk mendukung sektor pertanian agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Menurutnya, keberadaan lahan pertanian menjadi faktor paling penting yang harus dijaga. Alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan non-pertanian berpotensi mengurangi kemampuan produksi pangan secara permanen.
“Kalau sawah berubah fungsi menjadi bangunan atau kawasan lain, maka kita kehilangan kemampuan produksi pangan secara permanen. Karena itu perlindungan lahan pertanian menjadi hal yang sangat penting,” katanya.
Selain perlindungan lahan, Heru juga menyoroti berbagai tantangan yang saat ini dihadapi sektor pertanian. Salah satunya adalah perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. Pengalaman menghadapi fenomena El Nino pada 2023 dan 2024 menyebabkan penurunan produksi di berbagai sektor pertanian. Sementara pada 2025 produksi kembali meningkat sehingga Indonesia mampu mencapai swasembada beras.
Namun demikian, tahun 2026 diprediksi kembali menghadapi ancaman El Nino dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah maupun petani.
Menghadapi kondisi tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Salah satunya dengan memanfaatkan data prakiraan cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai dasar penyusunan pola tanam.
“Kita harus rajin membaca data iklim dan menyampaikan informasi tersebut kepada petani melalui penyuluh. Kalau sudah diprediksi akan terjadi kemarau panjang, maka tanam harus dipercepat saat ketersediaan air masih cukup,” jelasnya.
Selain percepatan tanam, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas padi yang tahan kekeringan dan berumur genjah atau cepat panen. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), penggunaan drone untuk penyemprotan, serta optimalisasi pompa irigasi juga menjadi strategi penting untuk menjaga produktivitas.
Pemprov Jawa Timur bersama Kementerian Pertanian, lanjut Heru, telah membangun ribuan titik irigasi perpompaan di berbagai daerah. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu membantu petani menghadapi musim kemarau dan menjaga ketersediaan air bagi tanaman pangan.
“Tahun 2025 jumlah irigasi perpompaan yang dibangun mencapai sekitar 2.000 titik di Jawa Timur. Ini harus dimanfaatkan secara optimal karena tanaman, terutama padi, sangat membutuhkan air,” katanya.
Di samping persoalan iklim, tantangan lain yang tak kalah penting adalah regenerasi petani. Heru mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen petani di Jawa Timur saat ini berusia di atas 50 tahun. Jika tidak segera diantisipasi, dalam 10 hingga 20 tahun ke depan sektor pertanian berpotensi mengalami kekurangan tenaga kerja produktif.
“Kalau regenerasi tidak berjalan, maka ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Kita harus memastikan ada generasi muda yang mau terjun ke sektor pertanian,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui berbagai program pelatihan. Salah satunya melalui Unit Pelaksana Teknis pelatihan pertanian yang secara rutin mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi petani, khususnya petani muda.
Selain itu, para penyuluh pertanian yang tersebar di berbagai daerah terus mendampingi petani dalam menerapkan teknologi dan inovasi terbaru di lapangan. Program bimbingan teknis, sekolah lapang, hingga demonstrasi plot (demplot) juga dilakukan untuk memperkenalkan metode budidaya yang lebih produktif dan efisien.
“Kami punya berbagai kegiatan pelatihan langsung di lapangan. Petani tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik langsung agar lebih mudah diterapkan,” ujarnya.
Dinas Pertanian juga mendorong penerapan Manajemen Tanaman Sehat (MTS), yaitu metode budidaya yang mengedepankan penggunaan bahan-bahan organik mulai dari pengelolaan tanah, pemupukan, hingga pengendalian hama dan penyakit tanaman. Program ini bertujuan menciptakan sistem pertanian yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Dalam mendukung pengembangan sektor pertanian desa, Heru menilai keberadaan Dana Desa menjadi peluang besar. Sesuai kebijakan pemerintah, minimal 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan. Dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas petani, memperkuat kelembagaan ekonomi desa, hingga menyediakan sarana produksi pertanian.
Menurutnya, pemerintah desa perlu berkolaborasi dengan penyuluh pertanian dan berbagai pihak agar dana tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain itu, peluang pasar juga semakin terbuka melalui berbagai program pemerintah yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar. Kondisi ini memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Heru juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan dapat menjadi penghubung antara petani dengan pasar sekaligus penyedia sarana produksi pertanian.
Dari sisi kesejahteraan, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Saat ini NTP Jawa Timur mencapai sekitar 125, yang menunjukkan bahwa secara umum petani masih memperoleh keuntungan dari usaha taninya.
“Kalau NTP di atas 100 berarti petani memperoleh keuntungan. Jawa Timur saat ini berada di angka sekitar 125, sehingga secara umum petani masih mendapatkan manfaat ekonomi dari usaha pertanian yang dijalankan,” katanya.
Heru menegaskan bahwa keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pertanian. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani, pelaku usaha, hingga unsur TNI dan Polri yang selama ini turut mendukung berbagai program pertanian nasional.
“Ketahanan pangan adalah urusan bersama. Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga keberlanjutannya,” ujarnya.
Di sisi lain, untuk menarik minat generasi muda, sektor pertanian harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Digitalisasi sistem pemasaran, pemanfaatan teknologi pertanian modern, hingga peluang usaha di sektor hilir pertanian dinilai dapat menjadi daya tarik bagi anak muda untuk terjun ke dunia pertanian.
“Anak muda sekarang dekat dengan teknologi digital. Karena itu pertanian juga harus mengikuti perkembangan zaman agar menjadi sektor yang menarik dan menjanjikan bagi generasi berikutnya,” pungkasnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis sektor pertanian tetap mampu menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus menjaga status Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan Indonesia.
Komentar