Mediacentral.asia Palu – Dugaan pungutan pembayaran uang komite di sejumlah satuan pendidikan madrasah negeri, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), hingga Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang berada di bawah naungan Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi perhatian publik.
Persoalan tersebut menjadi sorotan karena pengelolaan dana komite madrasah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah.
Dalam regulasi tersebut, penggalangan dana oleh komite madrasah harus memperhatikan prinsip sukarela, tidak mengikat, serta tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pembayarannya.
Ketentuan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penggalangan dana komite tidak berubah menjadi kewajiban pembayaran yang membebani orang tua atau wali murid.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah, H. Muh. Syamsu Nursi, memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut.
Ia mengatakan bahwa pihaknya baru saja kembali dari Jakarta untuk menghadiri peluncuran e-Smart Komite Madrasah yang diluncurkan oleh Menteri Agama.
“Melalui e-Smart ini sebagai bentuk pengawasan Kementerian Agama terhadap komite madrasah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa apabila pembayaran atau penggalangan dana komite telah disepakati bersama oleh orang tua siswa serta mengacu pada petunjuk teknis (juknis) dan PMA terkait komite madrasah, maka hal tersebut diperbolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jika itu disepakati bersama orang tua siswa, mengacu pada juknis dan PMA terkait komite, sah-sah saja, asalkan disepakati demi peningkatan mutu pendidikan di madrasah,” jelasnya.
Meski demikian, kesepakatan orang tua tidak serta-merta menghilangkan prinsip sukarela dalam penggalangan dana komite. Pelaksanaannya tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, tanpa adanya unsur paksaan maupun kewajiban pembayaran dengan nominal dan tenggat waktu tertentu.
Dengan demikian, penerapan aturan komite madrasah perlu menjadi perhatian seluruh kepala madrasah dan pengurus komite, termasuk pengawasan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
Publik juga berharap penerapan sistem e-Smart Komite Madrasah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana komite, sehingga tidak menimbulkan keresahan maupun beban bagi orang tua dan wali murid.(Rifal)
Komentar