SURABAYA – Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (DPW GAPEMBI) Jawa Timur menyambut baik kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN). Pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya melalui pembukaan kembali moratorium dapur-dapur MBG yang telah siap beroperasi serta pengaktifan kembali dapur yang saat ini masih berstatus suspensi.
Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala BGN yang baru sekaligus berharap hadirnya kebijakan yang lebih adaptif agar pelaksanaan Program MBG dapat berjalan semakin optimal di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur.
Menurut Makhrus, hingga saat ini masih terdapat banyak dapur MBG yang telah selesai dipersiapkan oleh para mitra. Bahkan, sebagian besar telah memenuhi standar operasional dan mencapai kesiapan hingga 100 persen. Namun, dapur-dapur tersebut belum dapat melayani masyarakat karena masih menunggu dibukanya moratorium operasional.
“Kami mengucapkan selamat kepada Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kami berharap di bawah kepemimpinan yang baru ini, moratorium terhadap dapur-dapur MBG yang telah siap dapat segera dibuka sehingga manfaat program ini bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Makhrus.
Ia menjelaskan, para mitra telah mengeluarkan investasi yang tidak sedikit untuk membangun dapur sesuai standar yang ditetapkan BGN, mulai dari penyediaan bangunan, peralatan, sistem sanitasi, hingga perekrutan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kepastian operasional menjadi hal yang sangat dinantikan oleh seluruh mitra penyelenggara.
Selain menyangkut keberlanjutan investasi, pembukaan moratorium juga dinilai penting untuk memperluas cakupan layanan MBG. Menurutnya, masih banyak sekolah, terutama yang berada di wilayah pinggiran kota maupun daerah, yang hingga kini belum memperoleh layanan Program Makan Bergizi Gratis.
“Masih banyak sekolah yang belum mendapatkan MBG karena dapur yang seharusnya melayani mereka belum diizinkan beroperasi. Padahal seluruh persiapan sudah dilakukan. Kami berharap kebijakan ini segera ditinjau agar semakin banyak peserta didik yang dapat menikmati program pemerintah ini,” katanya.
GAPEMBI Jawa Timur juga meminta Badan Gizi Nasional segera membuka kembali dapur-dapur yang saat ini masih berstatus suspensi apabila seluruh persyaratan yang diminta telah dipenuhi. Menurut Makhrus, percepatan tersebut akan memberikan dampak positif yang luas, baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat maupun terhadap roda perekonomian daerah.
Ia menuturkan bahwa ribuan relawan yang telah direkrut menunggu kepastian untuk kembali bekerja. Di sisi lain, jutaan penerima manfaat juga menantikan keberlanjutan layanan MBG setelah masa penyesuaian operasional. Tidak kalah penting, para pelaku UMKM yang menjadi pemasok bahan pangan juga sangat membutuhkan kepastian agar aktivitas usaha mereka kembali berjalan normal.
“Relawan sudah siap bekerja. Penerima manfaat menunggu makanan bergizi yang menjadi hak mereka. UMKM pemasok juga membutuhkan kepastian agar dapat kembali menyuplai bahan pangan. Karena itu kami berharap dapur-dapur yang telah memenuhi ketentuan dapat segera dibuka kembali,” tegasnya.
Makhrus menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya menjadi program peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan berbagai sektor. Kehadiran dapur MBG mampu menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah, petani, peternak, nelayan, distributor bahan pangan, hingga tenaga kerja lokal yang terlibat dalam operasional dapur.
Karena itu, menurutnya, percepatan operasional dapur MBG akan memberikan manfaat ganda. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai investasi sumber daya manusia di masa depan, program ini juga akan memperkuat perekonomian masyarakat melalui peningkatan aktivitas usaha lokal.
Di sisi lain, data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur terus mengalami perkembangan. Hingga 30 Juni 2026, program tersebut telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah.
Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kanwil DJPb Jawa Timur, Wahidin, menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG saat ini didukung oleh 4.420 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.125 SPPG telah beroperasi, sedangkan 295 SPPG lainnya masih berada dalam tahap persiapan.
“Hingga akhir Juni 2026, penerima manfaat Program MBG di Jawa Timur mencapai 9,02 juta orang,” kata Wahidin di Surabaya, Selasa (28/7).
Ia menjelaskan bahwa penerima manfaat terdiri atas 7,17 juta peserta didik dan 1,86 juta masyarakat nonpeserta didik. Program tersebut diharapkan mampu mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas.
Namun demikian, selama Juni 2026 belum terjadi penambahan cakupan layanan. Menurut Wahidin, kondisi tersebut dipengaruhi oleh moratorium pembangunan SPPG baru, penghentian sementara layanan selama masa libur sekolah, serta penguatan tata kelola melalui audit, standardisasi, dan penataan operasional.
Pemerintah saat ini memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas pelaksanaan program agar berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Setelah proses penataan tersebut selesai, perluasan implementasi MBG ditargetkan kembali dilakukan pada tahun ajaran baru.
Sejalan dengan rencana tersebut, DPW GAPEMBI Jawa Timur berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan membuka moratorium bagi dapur-dapur yang telah siap beroperasi serta mengaktifkan kembali dapur yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Dengan demikian, perluasan layanan MBG dapat segera direalisasikan sehingga semakin banyak peserta didik yang memperoleh akses makanan bergizi, sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyelenggara, relawan, dan pelaku UMKM yang selama ini menjadi bagian penting dalam keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur.
Komentar