PASURUAN – Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi Jawa Timur terus memperkuat peran organisasi profesi dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat melalui pelantikan dan penyumpahan tujuh pengurus cabang di Jawa Timur. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi tenaga sanitasi lingkungan atau sanitarian dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Prosesi pelantikan dan penyumpahan berlangsung di Hall Gedung Pring, Pasuruan Sabtu 14 November 2026, dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus HAKLI Provinsi Jawa Timur, Winarko, SKM., M.Kes. Dari tujuh pengurus cabang yang dilantik, lima di antaranya mengikuti prosesi pelantikan dan penyumpahan secara langsung.







Winarko yang juga aktif sebagai dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya tersebut menyampaikan bahwa HAKLI merupakan organisasi profesi yang berdiri secara resmi di Bandung, Jawa Barat, pada 12 April 1980. Organisasi ini dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan terus berkembang sebagai wadah bagi para tenaga profesional di bidang kesehatan lingkungan.
Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) HAKLI ke-V pada 7 Desember 2024 di Jakarta, organisasi ini mengusung visi menjadi organisasi profesi yang unggul dan inovatif dalam mewujudkan sanitarian profesional, sejahtera, bermartabat, serta diakui secara nasional maupun global.
Menurut Winarko, keberadaan organisasi profesi tidak hanya menjadi wadah berhimpun bagi para anggota, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi, memperjuangkan kesejahteraan, serta memperkuat posisi tenaga sanitasi lingkungan dalam sistem pembangunan kesehatan nasional.
Perkuat Kompetensi dan Pengabdian kepada Masyarakat
Dalam menjalankan perannya, HAKLI menetapkan sejumlah program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan lingkungan. Program tersebut selaras dengan amanat Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
Upaya tersebut juga mendukung visi Kementerian Kesehatan RI, yakni mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif guna menyongsong Indonesia Emas 2045.
Winarko menjelaskan, program prioritas HAKLI diarahkan pada upaya promotif dan preventif atau pencegahan penyakit sejak sebelum munculnya gangguan kesehatan. Pendekatan tersebut dinilai penting karena kualitas lingkungan memiliki hubungan erat dengan derajat kesehatan masyarakat.
Dua program utama yang menjadi perhatian adalah peningkatan kemampuan anggota serta pengabdian kepada masyarakat.
Peningkatan kapasitas anggota dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengembangan kompetensi, seperti pelatihan, workshop, serta webinar, baik secara tatap muka maupun daring. Langkah tersebut diharapkan dapat memperbarui pengetahuan dan keterampilan sanitarian dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tantangan kesehatan lingkungan.
Sementara itu, program pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada pemberdayaan warga melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Implementasinya meliputi peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal, penyediaan akses air bersih, pengendalian pencemaran udara, keamanan makanan dan minuman, hingga pengendalian vektor serta binatang pembawa penyakit.
Melalui program tersebut, sanitarian diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan kesehatan lingkungan, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan perilaku masyarakat menuju kehidupan yang lebih sehat.
Sanitarian Didorong Ambil Bagian dalam Penanganan Stunting dan MBG
Lebih lanjut, Winarko menyoroti tantangan yang akan dihadapi para ketua pengurus cabang HAKLI ke depan. Menurutnya, organisasi profesi dituntut mampu menerjemahkan target program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sejumlah persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian serius di antaranya penanganan stunting, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Ketiga agenda tersebut membutuhkan dukungan tenaga sanitasi lingkungan karena keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh pelayanan pengobatan, tetapi juga dipengaruhi kualitas sanitasi, keamanan pangan, ketersediaan air bersih, dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Namun, pelaksanaan tugas di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan jumlah tenaga sanitarian, sarana dan prasarana, serta perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan pola hidup sehat menjadi tantangan tersendiri.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Winarko mendorong pengurus HAKLI membangun kolaborasi lintas sektor dan tidak bekerja secara sendiri-sendiri.
Penguatan STBM berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting. Selain itu, kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan perlu dilakukan berdasarkan tingkat risiko sehingga pengawasan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
HAKLI juga diharapkan mampu melakukan advokasi kepada pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih terhadap pembiayaan program sanitasi, termasuk melalui dukungan anggaran daerah maupun dana desa.
Kolaborasi dengan kader kesehatan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta institusi pendidikan seperti Poltekkes juga perlu diperluas, terutama dalam penerapan teknologi tepat guna untuk menyelesaikan persoalan kesehatan lingkungan di masyarakat.
Dorong Pengakuan Profesi dan Kesejahteraan Sanitarian
Selain peningkatan kompetensi dan penguatan program kerja, persoalan pengakuan profesi serta kesejahteraan tenaga sanitasi lingkungan menjadi perhatian penting HAKLI.
Winarko berharap sanitarian ke depan mendapatkan pengakuan yang setara sebagai tenaga kesehatan profesional, memiliki perlindungan hukum, kewenangan yang jelas, serta kesejahteraan yang sesuai dengan tanggung jawab dan risiko pekerjaannya.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan landasan bagi penguatan posisi tenaga kesehatan lingkungan. Dalam Pasal 199, tenaga kesehatan lingkungan telah ditempatkan sebagai salah satu kelompok tenaga kesehatan.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi pengakuan profesi sanitarian, termasuk terkait kewenangan praktik, standar profesi, kompetensi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan.
Selain itu, ketentuan mengenai Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 260 serta pengaturan Surat Izin Praktik (SIP) diharapkan dapat memberikan kepastian legalitas bagi tenaga kesehatan.
Perlindungan hukum juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pasal 273 UU Kesehatan memberikan hak kepada tenaga kesehatan untuk memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, dan etika profesi.
Perlindungan tersebut mencakup keselamatan dan kesehatan kerja serta keamanan dalam menjalankan tugas. Hal ini dinilai penting karena sanitarian kerap berhadapan dengan berbagai persoalan di lapangan, termasuk ketika melakukan pengawasan tempat pengelolaan pangan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, memberikan teguran kepada pelaku usaha, maupun melakukan penertiban terhadap kondisi sanitasi yang berisiko bagi masyarakat.
Di sisi lain, kesejahteraan tenaga sanitarian juga membutuhkan perhatian serius. Winarko menilai, beban kerja dan risiko profesi harus diimbangi dengan penghasilan serta tunjangan yang layak.
Saat ini, tunjangan jabatan fungsional sanitarian masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007, dengan besaran yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tanggung jawab pekerjaan.
Sanitarian dalam menjalankan tugasnya berhadapan dengan berbagai potensi risiko, mulai dari limbah medis, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) rumah sakit, bahan kimia, patogen, hingga vektor pembawa penyakit.
Karena itu, diperlukan evaluasi terhadap tunjangan jabatan fungsional, pemberian tunjangan risiko atau bahaya lingkungan, serta kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) daerah yang mempertimbangkan beban kerja, kelangkaan tenaga profesi, dan kondisi wilayah penugasan.
Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan juga diharapkan dapat diberikan secara menyeluruh kepada seluruh sanitarian, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tenaga honorer, maupun tenaga kontrak di rumah sakit swasta.
Tidak hanya itu, penyediaan alat pelindung diri (APD) dan pemeriksaan kesehatan berkala yang dibiayai institusi tempat bekerja juga menjadi kebutuhan penting untuk menjamin keselamatan tenaga sanitasi lingkungan.
Perluasan Formasi dan Pengembangan Karier
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah ketersediaan formasi dan jenjang karier tenaga sanitarian. Hingga saat ini, masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, yang belum memiliki tenaga sanitasi lingkungan secara memadai.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah melalui pembukaan formasi tenaga sanitarian di puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit, maupun unit pelayanan teknis terkait kesehatan lingkungan.
Kepastian jenjang karier juga diperlukan agar tenaga sanitarian memiliki kesempatan mengembangkan kompetensi dan meningkatkan jabatan fungsional tanpa harus berpindah profesi.
Selain itu, pemberian insentif khusus bagi sanitarian yang bertugas di desa, daerah dengan permasalahan kesehatan, maupun wilayah yang kurang diminati perlu dipertimbangkan sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka.
Pengembangan kompetensi dan pendidikan berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari penguatan profesi. HAKLI berharap tersedia kesempatan beasiswa tugas belajar, pelatihan inspeksi kesehatan lingkungan berbasis risiko, surveilans kesehatan lingkungan, hingga peningkatan kemampuan dalam mendukung pelaksanaan program sanitasi MBG.
Dengan dukungan tersebut, sanitarian diharapkan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan lingkungan sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Pesan Winarko kepada Pengurus Cabang yang Baru Dilantik
Dalam kesempatan tersebut, Winarko berpesan kepada seluruh ketua pengurus cabang yang baru dilantik agar menjadikan organisasi HAKLI sebagai wadah perjuangan untuk memperkuat eksistensi dan meningkatkan penghargaan terhadap profesi tenaga sanitasi lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa pekerjaan sanitarian sering kali tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat. Berbeda dengan tenaga medis yang hasil pelayanannya dapat dirasakan ketika pasien mendapatkan pengobatan, pekerjaan sanitarian lebih banyak berfokus pada pencegahan penyakit melalui pengendalian faktor risiko lingkungan.
Padahal, peran tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Mulai dari pengawasan sanitasi, penguatan STBM, pengendalian faktor risiko stunting, hingga memastikan aspek kesehatan lingkungan dalam pelaksanaan program MBG.
Karena itu, para pengurus cabang diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan advokasi kepada dinas kesehatan, pemerintah daerah, serta pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan agar profesi sanitarian mendapatkan ruang yang lebih besar dalam pengambilan kebijakan.
Winarko juga mengajak seluruh anggota, baik yang bertugas sebagai aparatur sipil negara (ASN), PPPK, maupun tenaga profesional di sektor swasta, untuk terus menunjukkan kontribusi melalui pekerjaan dan pengabdian nyata kepada masyarakat.
Menurutnya, karya dan pengabdian para sanitarian merupakan bukti penting keberadaan profesi dalam menjaga kualitas kesehatan lingkungan. Melalui kerja nyata tersebut, diharapkan posisi organisasi semakin kuat dan perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat diwujudkan.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru di tujuh cabang, HAKLI Jawa Timur diharapkan semakin solid dalam menjalankan program organisasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mendorong terwujudnya lingkungan sehat sebagai fondasi masyarakat yang produktif.
“Jaga dan sehatkan lingkungan, maka lingkungan akan menjaga dan menyehatkan kita,” menjadi pesan yang ditekankan Winarko dalam mengajak seluruh sanitarian berkontribusi mewujudkan Indonesia Sehat untuk Semua (Health for All).














Komentar