SURABAYA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan–Partai Solidaritas Indonesia (PPP-PSI) DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong percepatan penyelenggaraan transportasi publik terintegrasi di seluruh wilayah Jawa Timur. Integrasi tersebut diharapkan mampu menghubungkan berbagai moda transportasi, mulai dari bus Trans Jatim, kereta api lokal, angkutan kota hingga angkutan pedesaan, dalam satu sistem pelayanan yang mudah diakses masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur, Erick Komala, S.H., M.H., dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (19/10/2026), saat menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi.
Erick menegaskan, Fraksi PPP-PSI mendukung pembentukan Raperda yang diinisiasi Komisi D DPRD Jawa Timur tersebut. Regulasi ini dinilai mendesak karena sejalan dengan program prioritas Gubernur Jawa Timur, yakni Jatim Akses dalam Nawa Bhakti Satya.
Menurutnya, keberadaan Perda diperlukan sebagai landasan hukum untuk menyatukan penyelenggaraan transportasi publik lintas kabupaten/kota. Dengan demikian, pengembangan layanan tidak hanya terpusat di kawasan metropolitan, tetapi juga menjangkau wilayah lain di Jawa Timur.
Fraksi PPP-PSI menilai transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi solusi atas keterbatasan akses angkutan umum yang masih dirasakan masyarakat. Karena itu, konektivitas antarmoda harus dibangun melalui sistem pelayanan yang terkoordinasi, tanpa mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Transportasi terintegrasi jangan hanya berpusat di Gerbangkertosusila. Aglomerasi Malang Raya, Kediri Raya, Madiun Raya, Tapal Kuda, Madura Raya, dan Matraman juga membutuhkan layanan yang terintegrasi,” demikian salah satu penekanan Fraksi PPP-PSI dalam penyampaian pandangannya.
Erick menyebut, pemerataan pelayanan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Usulkan Integrasi Fisik, Layanan, dan Tarif
Dalam tanggapannya, Fraksi PPP-PSI menyepakati empat prinsip utama dalam pengembangan transportasi publik terintegrasi, yakni integrasi fisik, integrasi layanan, integrasi tarif, dan integrasi kelembagaan.
Integrasi fisik diwujudkan melalui keterhubungan halte Trans Jatim, Suroboyo Bus, angkutan kota, dan stasiun kereta api. Penumpang diharapkan dapat berpindah moda dengan mudah, aman, dan nyaman, tanpa harus menghadapi kendala jarak antartitik transit maupun kondisi cuaca.
Sementara itu, integrasi layanan dilakukan melalui penyelarasan jadwal dan penyediaan informasi perjalanan dalam satu aplikasi. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur diharapkan berperan dalam mengoordinasikan sistem informasi tersebut agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan secara lebih efisien.
Adapun integrasi tarif diarahkan pada penerapan satu kartu atau satu kode QR untuk berbagai moda transportasi. Melalui sistem pembayaran yang terhubung, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan lintas daerah dengan lebih praktis.
Fraksi PPP-PSI juga mengusulkan penerapan skema subsidi silang antara rute dengan tingkat permintaan tinggi dan rute yang masih sepi penumpang. Skema tersebut diharapkan membantu menjaga keberlanjutan layanan, sekaligus memperluas akses transportasi publik bagi masyarakat di wilayah yang belum memiliki angkutan umum memadai.
Erick menilai, penguatan integrasi tidak selalu harus dilakukan melalui pembangunan infrastruktur transportasi berskala besar. Optimalisasi halte, penyelarasan jadwal, pengembangan teknologi informasi, serta sistem pembayaran bersama dinilai dapat menjadi langkah awal yang lebih realistis.
Minta Pembentukan Badan Pengelola Transportasi
Fraksi PPP-PSI juga menyoroti penyelenggaraan transportasi yang selama ini dinilai masih berjalan sendiri-sendiri. Pengaturan trayek, pengoperasian bus, jadwal kereta api, dan pengelolaan angkutan umum belum sepenuhnya berada dalam satu koordinasi pelayanan.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih trayek dan menyulitkan masyarakat saat berpindah moda. Keterbatasan angkutan pengumpan atau feeder dari wilayah pedesaan juga dinilai dapat memengaruhi tingkat keterjangkauan layanan bus antarkawasan.
Untuk mengatasi persoalan itu, Fraksi PPP-PSI mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jawa Timur yang berfungsi mengoordinasikan penyelenggaraan transportasi publik lintas wilayah.
Badan tersebut diusulkan melibatkan unsur Dinas Perhubungan, badan usaha milik daerah (BUMD), serta tenaga ahli. Fraksi PPP-PSI menekankan agar fungsi koordinasi dapat diperkuat tanpa harus membentuk BUMD baru yang berpotensi menambah beban anggaran daerah.
Melalui kelembagaan yang terintegrasi, pembagian peran antarinstansi diharapkan semakin jelas, mulai dari perencanaan rute, pengaturan jadwal, penyediaan angkutan pengumpan, hingga pengembangan sistem pembayaran.
Transportasi Aman dan Ramah bagi Kelompok Rentan
Selain integrasi layanan, Fraksi PPP-PSI menempatkan aspek keselamatan dan inklusivitas sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan transportasi publik.
Erick menilai masyarakat di wilayah pedesaan, termasuk santri yang bepergian menuju pesantren, perlu memperoleh akses angkutan yang aman dan layak. Perempuan, pelajar, pekerja, serta kelompok masyarakat dengan keterbatasan mobilitas juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan transportasi.
Karena itu, Fraksi PPP-PSI mengusulkan penyediaan layanan angkutan yang ramah pesantren dan ramah perempuan. Pengembangan layanan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Fraksi PPP-PSI juga mendukung ketentuan dalam Pasal 22 Raperda yang mengatur persyaratan bagi bus baru, termasuk penggunaan desain low floor untuk memudahkan akses penumpang, pemasangan kamera pengawas atau CCTV, fasilitas ramah penyandang disabilitas, akses bagi pengguna sepeda, serta keterhubungan dengan aplikasi digital.
Kepastian jadwal, kenyamanan perjalanan, fasilitas pendingin udara, dan akses internet juga dipandang sebagai faktor yang dapat meningkatkan minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk beralih ke transportasi publik.
Target Perluasan Layanan hingga 2029
Dalam usulannya, Fraksi PPP-PSI mendorong penerapan transportasi terintegrasi secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan Gerbangkertosusila, Malang Raya, Probolinggo–Pasuruan, dan Kediri Raya pada periode 2027–2029.
Tahapan tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi perluasan integrasi ke wilayah lain di Jawa Timur, termasuk kawasan Madura, Tapal Kuda, Madiun Raya, dan Matraman.
Fraksi PPP-PSI juga menyampaikan harapan agar dalam lima tahun mendatang semakin banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dalam pandangan yang disampaikan, fraksi menargetkan 60 persen warga Jawa Timur menggunakan transportasi publik untuk aktivitas harian, disertai harapan penurunan kemacetan di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang hingga 30 persen serta berkurangnya polusi udara.
Target tersebut dipandang sebagai cita-cita jangka panjang yang perlu ditopang oleh peningkatan kualitas layanan, keterjangkauan tarif, pemerataan rute, serta kepastian waktu perjalanan.
Bagi Fraksi PPP-PSI, transportasi publik bukan sekadar sarana untuk memindahkan masyarakat dari satu kota ke kota lain, melainkan instrumen pemerataan kesempatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial.
Konektivitas yang baik diharapkan memudahkan pelajar Madura mengakses pendidikan di Surabaya, membantu petani Jember memasarkan hasil produksinya ke berbagai daerah, serta memberikan akses perjalanan yang lebih aman dan terjangkau bagi para santri.
Pada akhir penyampaiannya, Erick menyatakan dukungan Fraksi PPP-PSI agar Raperda tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya melalui Komisi D maupun panitia khusus (pansus).
Fraksi PPP-PSI berharap regulasi tersebut menjadi pijakan bagi terwujudnya sistem transportasi publik Jawa Timur yang terhubung, merata, terjangkau, aman, dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
Komentar