SURABAYA – Ratusan simpatisan dan relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Jawa Timur menggelar Aksi Pawai Akbar di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (8/7/2026). Aksi damai yang berlangsung sekitar dua jam tersebut diikuti sekitar 500–600 peserta yang terdiri dari relawan, petani, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, peternak, hingga mitra dapur dari berbagai daerah di Jawa Timur.Massa datang dari Surabaya, Malang, Mojokerto, Jombang, Madiun dan sejumlah kabupaten/kota lainnya. Selain menyampaikan aspirasi, peserta aksi juga membagikan sayuran hasil panen petani asal Malang sebagai bentuk kepedulian terhadap anjloknya harga komoditas pertanian sejak sejumlah dapur MBG berhenti beroperasi.Koordinator aksi, Muhammad Reza Pahlevi, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis nasional. Namun, dukungan tersebut dibarengi dengan tuntutan agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan pembenahan tata kelola program.Menurut Reza, berbagai perubahan aturan yang terjadi selama ini dinilai tidak sistematis dan justru merugikan para mitra, relawan, serta pemangku kepentingan lainnya. Ia meminta BGN memperbaiki sistem tata kelola, memberikan kepastian regulasi, serta membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan para mitra di lapangan.“Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis, tetapi BGN harus segera berbenah. Tata kelola dan aturan yang terus berubah membuat mitra, relawan, petani hingga supplier kehilangan kepastian. Mitra bukan hanya pelaksana, tetapi juga bagian dari keberhasilan program yang harus didengar aspirasinya,” ujar Reza.Ia juga meminta kepemimpinan baru BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk memperhatikan investasi yang telah dikeluarkan para pemilik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, banyak mitra telah menginvestasikan dana pribadi maupun pinjaman bank hingga miliaran rupiah untuk membangun dapur, namun kini menghadapi ketidakpastian operasional akibat kebijakan penghentian sementara dan moratorium pembukaan dapur baru.Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan tuntutan kepada BGN, di antaranya mendukung keberlanjutan Program MBG, membuka dialog dua arah dengan para mitra, mengevaluasi moratorium pembangunan dapur baru, mempercepat operasional dapur di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), mendukung pemberantasan korupsi di tubuh BGN, menghadirkan payung hukum yang kuat bagi program MBG, memperbaiki tata kelola kelembagaan, serta memberikan kepastian dan perlindungan terhadap relawan, UMKM, dan seluruh mitra pelaksana program.Reza menambahkan, banyak relawan yang sebelumnya telah meninggalkan pekerjaan lamanya demi bergabung dalam pelaksanaan Program MBG. Karena itu, ketidakpastian operasional tidak hanya berdampak pada pemilik dapur, tetapi juga terhadap nasib ribuan relawan yang menggantungkan penghasilan dari program tersebut.Sementara itu, Ketua DPC HKTI Kabupaten Malang, Makhrus Sholeh, mengungkapkan bahwa penghentian operasional sejumlah dapur MBG juga berdampak langsung terhadap sektor pertanian. Menurutnya, daya serap hasil panen menurun sehingga harga berbagai komoditas mengalami penurunan drastis.“Ketika Program MBG masih berjalan, harga telur berada di kisaran Rp25 ribu per kilogram. Sekarang turun menjadi sekitar Rp18 ribu per kilogram. Begitu juga sawi daging yang sebelumnya sekitar Rp15 ribu, kini tinggal sekitar Rp3 ribu per kilogram. Petani sangat terdampak karena pasar kehilangan salah satu penyerap hasil panen,” ujar Makhrus.Para peserta berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang menghentikan operasional sejumlah dapur MBG serta membuka komunikasi yang lebih terbuka dengan seluruh mitra. Mereka menilai kepastian regulasi menjadi kunci agar Program Makan Bergizi Gratis dapat kembali berjalan optimal sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat, petani, UMKM, dan seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai pasok program tersebut.
Komentar