SIGI, Central.asia – Rencana penutupan total aliran air irigasi Gumbasa yang dijadwalkan berlangsung dari 15 Agustus hingga 15 September 2026 menuai kekhawatiran dari kalangan petani. Kebijakan ini dinilai mengancam kegagalan panen bagi sebagian petani di wilayah Kabupaten Sigi.
Ketua Forum Petani Merah Putih, Imran Latjedi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, terdapat sekitar 20 hektare lahan pertanian di wilayah Biromaru yang terancam terdampak langsung. Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah titik di wilayah Sigi Kota serta sebagian Kecamatan Tanambulava.
Kendala Jadwal Tanam Menjadi Pemicu Menurut Imran, keterlambatan masa tanam petani bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan untuk melanggar edaran resmi, melainkan akibat kendala teknis di lapangan. Sebagian petani terpaksa menanam lebih lambat karena harus bergantian menggunakan alat dan sarana pengolahan lahan.
“Bukan petani tidak mengindahkan edaran. Tetapi saat musim tanam, alat garap masih banyak yang terpakai. Jadi ada petani yang baru bisa mengolah dan menanam setelah alat tersedia,” ujar Imran melalui pesan singkat, Senin (10/8).
Di sisi lain, para petani menyadari sepenuhnya bahwa penutupan saluran air tersebut sangat diperlukan guna mendukung kelancaran pekerjaan fisik dan pengaturan sistem irigasi. Namun, mereka berharap pemerintah dapat memberikan diskresi atau kebijakan khusus demi menyelamatkan tanaman yang telanjur tumbuh.
“Kami siap disalahkan karena tidak mengikuti ketentuan. Tetapi kami berharap ada kebijakan dari pihak pengairan dengan mempertimbangkan kondisi dan kerugian yang akan dialami petani,” tambahnya.
Harapkan Kebijakan Berkala dari BWS dan Pemkab Sigi Menanggapi dilema tersebut, Forum Petani Merah Putih mendesak Pemerintah Kabupaten Sigi untuk segera mengambil langkah taktis dengan berkoordinasi bersama pihak pengelola irigasi dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Imran mengusulkan agar agenda penutupan air tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, tetapi diselingi dengan pembukaan aliran air secara periodik. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah mengalirkan air selama dua hari dalam rentang waktu setiap tujuh atau sepuluh hari sekali.
“Tidak masalah air tetap ditutup sesuai agenda. Tetapi kalau memungkinkan, ada kebijakan dari pihak pengairan atau BWS, misalnya setiap tujuh atau sepuluh hari air dibuka selama dua hari untuk menyelamatkan tanaman petani,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD Sigi tersebut.
Mengakhiri keterangannya, Imran mengimbau seluruh pihak untuk menghindari sikap saling menyalahkan. Ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah merumuskan solusi bersama agar progres perbaikan irigasi nasional tetap tercapai tanpa mengorbankan sumber penghidupan masyarakat petani di Kabupaten Sigi.(Ali)
Komentar