SURABAYA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Provinsi Jawa Timur memaparkan inovasi digital berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam ajang Paparan Top 20 Policy Innovation Competition (POIN) 2026 yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur, Rabu (28/10/2026).
Inovasi yang dipresentasikan mengusung judul Optimalisasi Efisiensi Tata Kelola Anggaran dan Pelayanan Kesehatan melalui Adopsi AI MINA 2.0: Strategi Preventif Penurunan Gagal Klaim BPJS di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.
Dalam pemaparan tersebut, RSUD Haji Jatim memperkenalkan AI MINA 2.0 atau Modified Intelligent Non-Dispute Assistant, sebuah aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk mendeteksi potensi permasalahan klaim BPJS Kesehatan sejak tahap awal penyusunan dokumen medis.
Presentasi inovasi tersebut disampaikan oleh Dr. Ahmad Muzamil, mewakili tim yang terdiri atas Dr. Tauhid Islami, Dr. Rizka Adriana, dan dirinya sendiri.
Ahmad Muzamil menjelaskan, inovasi ini berangkat dari tantangan yang dihadapi rumah sakit dalam menjaga keseimbangan antara mutu pelayanan kesehatan dan keberlanjutan keuangan. Di satu sisi, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan optimal kepada pasien. Namun, di sisi lain, pengelolaan administrasi dan ketepatan dokumen klaim juga harus diperhatikan agar tidak mengganggu penerimaan rumah sakit.
Menurutnya, dinamika regulasi dan ketentuan klaim BPJS Kesehatan dapat menimbulkan perbedaan antara persyaratan administrasi dengan diagnosis, tindakan medis, serta informasi yang tercantum dalam resume medis pasien.
Kondisi tersebut membuat proses verifikasi dokumen menjadi pekerjaan penting sekaligus membutuhkan ketelitian tinggi. Berdasarkan paparan tim RSUD Haji Jatim, pemeriksaan satu dokumen dapat memerlukan waktu sekitar 20 menit.
Jika jumlah dokumen yang harus diperiksa terus bertambah, beban kerja petugas verifikasi internal juga meningkat. Proses yang masih mengandalkan pemeriksaan manual berpotensi menimbulkan kelelahan kerja, meningkatkan risiko ketidakakuratan pengodean medis, serta memperbesar kemungkinan klaim tertunda atau tidak dibayarkan.
“Semua rumah sakit tentunya ingin pelayanan kesehatan tetap bermutu tinggi, tetapi di sisi lain harus tetap menjaga finansial rumah sakit,” ujar Ahmad Muzamil dalam pemaparannya.
Ia menambahkan, persoalan klaim tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga dapat berdampak terhadap kelancaran operasional rumah sakit. Ketika pembayaran klaim mengalami penundaan, siklus pendapatan rumah sakit dapat terganggu dan berpotensi memengaruhi kemampuan pembiayaan kebutuhan operasional, termasuk pengadaan obat-obatan dan kebutuhan farmasi.
Utamakan Pencegahan Sejak Awal
Melalui AI MINA 2.0, RSUD Haji Jatim berupaya mengubah pola verifikasi dokumen dari pendekatan korektif menjadi preventif. Artinya, pemeriksaan tidak hanya dilakukan setelah seluruh tindakan medis selesai dan dokumen siap diajukan untuk klaim, tetapi dimulai sejak dokter memasukkan diagnosis dan tindakan terapi ke dalam resume medis.
Pada tahap tersebut, sistem AI MINA bekerja untuk mendeteksi potensi kekurangan atau ketidaksesuaian informasi yang dapat memengaruhi proses klaim. Apabila ditemukan hal yang perlu dilengkapi, aplikasi akan memberikan rekomendasi kepada petugas atau tenaga medis terkait agar dokumen dapat diperbaiki sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Dengan mekanisme tersebut, potensi permasalahan diharapkan dapat diketahui lebih dini sehingga proses verifikasi internal menjadi lebih terarah dan beban pemeriksaan manual dapat dikurangi.
Ahmad Muzamil juga menjelaskan bahwa AI MINA dikembangkan dengan pendekatan white box AI. Pendekatan ini menekankan keterbukaan proses dan rekomendasi yang dihasilkan sistem, sehingga pengguna dapat memahami alasan suatu dokumen perlu diperiksa atau dilengkapi.
Sistem tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan tenaga medis maupun petugas verifikasi. AI berfungsi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan rekomendasi, sedangkan tindak lanjut tetap dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi sistem bertujuan mendorong kelengkapan dan ketepatan dokumentasi medis, bukan mengubah informasi secara tidak semestinya.
Dorong Standarisasi di Rumah Sakit Jawa Timur
Selain memaparkan mekanisme kerja aplikasi, tim RSUD Haji Jatim juga menyampaikan rekomendasi kebijakan agar inovasi tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah perlunya penguatan aspek kelembagaan melalui penetapan surat keputusan direktur dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Dengan adanya landasan tersebut, pemanfaatan sistem untuk mendeteksi potensi masalah klaim sejak awal dapat menjadi bagian dari tata kelola internal rumah sakit.
Tim juga mendorong adanya integrasi dengan peta jalan pengembangan layanan dan tata kelola digital. Langkah ini diharapkan dapat membantu memastikan penerapan teknologi tidak berhenti pada penggunaan aplikasi, tetapi menjadi bagian dari pembenahan proses kerja dan pengelolaan pelayanan kesehatan.
Lebih jauh, RSUD Haji Jatim berharap AI MINA 2.0 dapat menjadi salah satu rekomendasi inovasi yang dikembangkan dan diadaptasi oleh rumah sakit umum daerah lainnya di Jawa Timur.
Harapan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk membangun pola verifikasi yang lebih terstruktur, memperkuat ketepatan dokumentasi medis, serta mengantisipasi permasalahan klaim sebelum dokumen diajukan kepada BPJS Kesehatan.
Melalui inovasi ini, RSUD Haji Jatim berupaya mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai instrumen pendukung tata kelola rumah sakit. Fokusnya bukan semata-mata mempercepat pekerjaan administratif, melainkan juga memperkuat pencegahan risiko klaim, menjaga kelancaran siklus pendapatan, dan mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan.
Paparan dalam Top 20 POIN 2026 tersebut menjadi kesempatan bagi tim RSUD Haji Jatim untuk memperkenalkan pendekatan preventif berbasis teknologi dalam menjawab tantangan administrasi klaim BPJS Kesehatan. Ke depan, efektivitas penerapan AI MINA 2.0 perlu didukung dengan standar operasional yang konsisten serta evaluasi terhadap ketepatan deteksi, efisiensi waktu verifikasi, dan penurunan klaim tertunda maupun tidak terbayarkan.
Komentar