SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, mendorong agar penanganan bencana di Jawa Timur tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Menurutnya, pemerintah perlu mulai membangun pola mitigasi yang lebih kuat dengan memetakan potensi bencana sejak dari hulu.
Jairi menyoroti masih adanya sejumlah daerah di Jawa Timur yang mengalami kekeringan. Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan perlunya pemetaan terhadap pola dan siklus bencana yang terjadi secara berulang di berbagai wilayah.
“Sekarang ada 24 daerah yang masih mengalami kekeringan. Sebenarnya pola-pola bencana ini ada siklusnya masing-masing. Kekeringan ada siklusnya, banjir ada siklusnya, gempa bumi juga ada siklusnya,” ujar Jairi.
Ia mengatakan, pemerintah Jawa Timur perlu mulai mengarahkan program penanggulangan bencana pada upaya pencegahan dan mitigasi sejak dari hulu. Salah satunya dengan menyiapkan kawasan penghijauan di wilayah yang memiliki kerawanan kekeringan maupun bencana lainnya.
Menurut Jairi, penataan kembali tata ruang dan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bencana. Penghijauan yang dilakukan sejak sekarang memang tidak akan memberikan hasil secara instan, namun dinilai penting sebagai investasi jangka panjang untuk mengurangi dampak bencana.
“Kalau memang contohnya di mana ada bencana kekeringan, berarti di situ perlu disiapkan lahan-lahan penghijauan, lahan-lahan di mana tata ruangnya harus ditata kembali. Pola tata ruangnya harus kembali, penghijauan dimulai lagi,” katanya.
Jairi menilai, langkah tersebut perlu dilakukan karena pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penanganan ketika bencana sudah terjadi. Jika seluruh anggaran difokuskan untuk penanganan pascabencana, beban pemerintah akan semakin besar.
“Sebagai pemerintah Jawa Timur, kita tidak hanya berfokus pada saat setelah bencana. Kalau semua dilakukan saat setelah bencana, maka anggaran pemerintah pasti akan berat ketika harus menyangga proses pascabencana,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong agar pola kejadian bencana yang selama ini berulang dapat dipetakan secara lebih komprehensif. Pemetaan tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan lokasi dan sektor mana yang harus mulai melakukan intervensi sejak dari hulu.
“Pola-pola bencana yang sudah ada itu kita petakan kembali, titik-titiknya di mana, kita harus memulai bergerak di hulunya masing-masing,” tegas Jairi.
Tidak Hanya Menjadi Tugas BPBD
Jairi juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Menurutnya, karakter bencana yang berkaitan dengan lingkungan, tata ruang, infrastruktur, sumber daya air, kehutanan, pertanian hingga sosial ekonomi membutuhkan keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
“Makanya kita harus lintas sektoral, harus membagi itu. Ketika bencana tidak hanya tugasnya BPBD, maka menjadi tugas seluruh OPD untuk memetakan dan bekerja kembali memperbaiki lingkungan yang ada saat ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan lintas sektor diperlukan agar program mitigasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap OPD harus memiliki pemetaan mengenai wilayah rawan bencana dan langkah yang dapat dilakukan sesuai kewenangannya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya bergerak ketika terjadi kekeringan, banjir atau bencana lainnya, tetapi juga melakukan berbagai upaya pencegahan jauh sebelum dampak bencana dirasakan masyarakat.
Jairi juga menyinggung mengenai kemungkinan pemanfaatan teknologi, termasuk modifikasi cuaca, dalam penanganan kondisi tertentu. Namun, ia mengaku masih perlu memahami lebih jauh mengenai penerapan teknologi tersebut dan bagaimana kaitannya dengan strategi penanggulangan bencana di Jawa Timur.
Baginya, yang terpenting adalah membangun sistem penanggulangan bencana yang tidak bersifat reaktif. Mitigasi, penataan lingkungan, penghijauan, tata ruang dan koordinasi lintas OPD perlu berjalan secara berkelanjutan sehingga pemerintah memiliki kesiapan menghadapi pola bencana yang berulang.
Komentar