SURABAYA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur kembali menggelar program Ngobras (Ngobrol Santai Tentang Desa) dengan mengangkat tema ketahanan pangan dan peran strategis desa dalam mendukung kedaulatan pangan daerah maupun nasional. Kegiatan yang dipandu oleh Nadila Baity tersebut menghadirkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Heru Suseno, MT, sebagai narasumber.
Dalam dialog tersebut, Heru Suseno menegaskan bahwa desa memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, sektor pertanian yang menjadi penopang utama kebutuhan pangan nasional sebagian besar berada di wilayah pedesaan dan digerakkan oleh masyarakat desa.
“Kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan, maka tidak bisa dilepaskan dari sektor pertanian. Dan ketika berbicara pertanian, maka kita berbicara tentang desa dan petani. Jawa Timur memiliki sekitar 5,4 juta petani dan hampir 90 persen berada di wilayah pedesaan,” ujarnya.
Heru menjelaskan bahwa Jawa Timur selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang berperan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia, khususnya beras. Karena itu, pembangunan desa harus terus diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Menurutnya, salah satu aspek paling mendasar dalam menjaga ketahanan pangan adalah melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Lahan sawah yang berubah menjadi kawasan permukiman maupun sektor non-pertanian akan mengurangi kapasitas produksi pangan secara permanen.
“Lahan pertanian harus dijaga. Sawah harus tetap terlindungi. Ketika lahan sawah beralih fungsi, maka kemampuan produksi pangan akan hilang secara permanen. Karena itu perlindungan lahan menjadi faktor yang sangat penting,” tegasnya.
Selain persoalan lahan, Heru juga mengungkapkan bahwa sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan besar berupa perubahan iklim. Fenomena cuaca ekstrem seperti El Nino telah memberikan dampak terhadap produksi pertanian dalam beberapa tahun terakhir.
Ia mencontohkan bagaimana El Nino pada tahun 2023 dan 2024 menyebabkan penurunan produksi pertanian di berbagai daerah. Sementara pada tahun 2025, kondisi iklim yang lebih baik mendorong peningkatan produksi hingga Indonesia mampu mencapai swasembada beras.
Namun demikian, tahun 2026 diperkirakan kembali menghadapi ancaman El Nino dengan intensitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar produksi pertanian tetap terjaga.
“Perubahan iklim menjadi tantangan nyata. Kita harus rajin memantau data BMKG dan menyampaikan informasi tersebut kepada petani melalui penyuluh. Ketika diprediksi terjadi kemarau panjang, maka pola tanam harus disesuaikan dan percepatan tanam harus dilakukan,” jelasnya.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur mendorong penggunaan varietas padi yang tahan kekeringan dan berumur genjah atau cepat panen. Selain itu, pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern, penggunaan drone untuk penyemprotan, serta optimalisasi infrastruktur irigasi juga terus diperkuat.
Heru menyebutkan bahwa Pemprov Jawa Timur bersama Kementerian Pertanian telah membangun ribuan titik irigasi perpompaan di berbagai daerah sebagai upaya menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.
“Pada tahun 2025 terdapat sekitar 2.000 titik irigasi perpompaan yang telah dibangun di Jawa Timur. Infrastruktur ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kebutuhan air bagi tanaman pangan,” katanya.
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah regenerasi petani. Heru mengungkapkan bahwa sebagian besar petani saat ini berada pada kelompok usia di atas 50 tahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena dalam satu hingga dua dekade mendatang sektor pertanian berpotensi mengalami kekurangan tenaga kerja produktif apabila tidak ada regenerasi yang berjalan baik.
“Sekitar 60 persen petani kita berusia di atas 50 tahun. Kalau tidak ada regenerasi, maka 10 hingga 20 tahun mendatang kita akan menghadapi persoalan serius terkait sumber daya manusia pertanian,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur terus melakukan peningkatan kapasitas petani melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Program tersebut melibatkan Unit Pelaksana Teknis pelatihan, penyuluh pertanian lapangan, hingga kegiatan demonstrasi plot (demplot) yang memungkinkan petani mempraktikkan langsung teknologi dan inovasi terbaru.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan konsep Manajemen Tanaman Sehat (MTS) yang mendorong penggunaan bahan organik dalam budidaya pertanian, mulai dari pengolahan lahan, pemupukan, hingga pengendalian hama dan penyakit tanaman.
“Peningkatan kapasitas petani menjadi sangat penting karena kualitas sumber daya manusia akan menentukan produktivitas dan keberhasilan usaha tani,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga menyoroti besarnya peluang yang dimiliki desa untuk memperkuat sektor pertanian. Salah satunya melalui pemanfaatan Dana Desa yang saat ini mewajibkan alokasi minimal 20 persen untuk mendukung program ketahanan pangan.
Menurutnya, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif seperti penguatan kapasitas petani, pengembangan sarana produksi pertanian, hingga mendukung kegiatan ekonomi berbasis pertanian di tingkat desa.
“Dana Desa menjadi peluang besar. Yang penting bagaimana pemerintah desa, BUMDes, kelompok tani, dan penyuluh dapat bersinergi agar pemanfaatannya benar-benar memberikan dampak bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Heru menilai keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekosistem pertanian desa. Selain menyediakan sarana produksi pertanian, lembaga tersebut juga dapat membantu petani dalam mengakses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
Dari sisi kesejahteraan petani, ia menyebut indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur saat ini berada pada angka sekitar 125. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum petani masih memperoleh keuntungan dari usaha taninya.
“Kalau NTP di atas 100 berarti petani mendapatkan keuntungan. Jawa Timur saat ini berada di kisaran 125, sehingga secara umum usaha pertanian masih memberikan manfaat ekonomi bagi petani,” katanya.
Heru menegaskan bahwa keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani, pelaku usaha, perguruan tinggi, hingga dukungan TNI dan Polri untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan nasional.
Ia juga mengajak generasi muda untuk mulai melihat sektor pertanian sebagai bidang usaha yang menjanjikan. Menurutnya, pertanian modern yang memanfaatkan teknologi digital, mekanisasi, dan sistem pemasaran berbasis teknologi akan menjadi daya tarik tersendiri bagi anak muda.
“Pertanian masa depan harus adaptif, modern, dan dekat dengan teknologi digital. Dengan begitu generasi muda akan melihat bahwa sektor pertanian bukan hanya soal bercocok tanam, tetapi juga peluang usaha yang menjanjikan,” pungkasnya.
Melalui program Ngobras yang diselenggarakan DPMD Jawa Timur tersebut, diharapkan semakin banyak masyarakat desa yang memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga ketahanan pangan. Desa tidak hanya menjadi lokasi produksi pangan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian pangan dan pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur.
Komentar