SURABAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Dr. H. Rasiyo, M.Si., dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (5/11/2026).

Dalam pandangan akhirnya, Rasiyo menegaskan bahwa pembentukan dana cadangan merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur mendatang. Terlebih, kebutuhan pembiayaan Pilkada membutuhkan anggaran besar yang tidak memungkinkan seluruhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus momentum memperkuat demokrasi di daerah. Karena itu, seluruh tahapan penyelenggaraannya harus didukung sistem pendanaan yang terencana, memadai, transparan, dan akuntabel.

“Demokrasi bukan tujuan, melainkan alat kita dalam ikhtiar memakmurkan rakyat. Untuk itulah, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur harus dijadikan momentum merajut dan memperteguh komitmen demokrasi bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Rasiyo dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi Demokrat.

Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran Pilgub Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu. Pada Pilgub 2008, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp535 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp576 miliar pada 2013, sebesar Rp817 miliar pada 2018, hingga mencapai Rp1,086 triliun pada Pilgub 2024.

Besarnya kebutuhan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tekanan fiskal apabila seluruh pembiayaan harus disediakan sekaligus dalam satu tahun anggaran. Oleh sebab itu, pembentukan dana cadangan melalui mekanisme penyisihan anggaran secara bertahap dinilai menjadi solusi untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

Dalam Raperda yang dibahas, besaran dana cadangan ditetapkan sebesar Rp600 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun, yakni Rp200 miliar melalui APBD Tahun Anggaran 2027, Rp200 miliar pada APBD 2028, dan Rp200 miliar pada APBD 2029.

Rasiyo menilai skema penganggaran bertahap tersebut merupakan bentuk perencanaan fiskal yang lebih terukur. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan Pilgub mendatang dapat dipersiapkan sejak dini tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap struktur APBD pada tahun pelaksanaan pemilihan.

Lebih lanjut, Fraksi Demokrat juga mencermati bahwa pembentukan dana cadangan telah memiliki landasan hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa pembentukan dana cadangan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Dalam substansi Raperda, dana cadangan bersumber dari penyisihan penerimaan daerah, dengan pengecualian dana alokasi khusus, pinjaman daerah, serta penerimaan lain yang penggunaannya telah dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun penggunaannya secara khusus diperuntukkan bagi pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, termasuk kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, pengamanan pemilihan, serta dukungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Rasiyo juga menyoroti pentingnya mekanisme pencairan dana cadangan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap tahapan pemilihan melalui naskah perjanjian hibah daerah dengan pihak penyelenggara dan pengamanan.

Menurutnya, pengelolaan dana publik untuk kepentingan demokrasi harus senantiasa berpedoman pada prinsip good governance dan good financial governance. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Raperda ini dalam kerangka good financial governance harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan kata lain, pengelolaan anggaran tersebut harus tetap dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan,” tegasnya.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan Fraksi Demokrat terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD dalam menyiapkan pembiayaan demokrasi secara terencana dan sesuai ketentuan hukum.

Di akhir penyampaian pendapatnya, Rasiyo mengingatkan bahwa seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk turut melakukan pengawasan publik terhadap realisasi regulasi tersebut.

Dengan adanya Perda pembentukan dana cadangan, diharapkan persiapan Pilgub Jawa Timur mendatang dapat berjalan lebih matang, tertib secara administrasi, serta didukung pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan bertanggung jawab.