SURABAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan sejumlah catatan dan masukan dalam menanggapi pendapat Gubernur Jawa Timur terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Obat Bahan Alam serta Raperda tentang Penyelenggaraan Berbasis Aplikasi Jasa Transportasi.
Tanggapan Fraksi Partai Golkar tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Achmad Anis, S.E., dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur.
Dalam penyampaiannya, Achmad Anis mengatakan, setelah mencermati tanggapan dan jawaban Gubernur terhadap kedua Raperda tersebut, Fraksi Partai Golkar memberikan sejumlah saran yang diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan selanjutnya.
Salah satu perhatian Fraksi Golkar adalah mengenai rumusan bahasa dalam bab dan pasal Raperda. Anis meminta agar penggunaan bahasa dalam setiap ketentuan dibuat secara formal, jelas, dan memiliki bobot hukum sehingga substansi regulasi dapat dipahami dengan baik serta tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Fraksi Golkar juga mendorong agar ketentuan yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dapat dituangkan dalam peraturan pelaksanaan. Menurut Anis, pengaturan tersebut diperlukan agar penerapan Perda di daerah memiliki arahan yang jelas dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Selain aspek bahasa dan teknis penyusunan regulasi, Fraksi Golkar memberikan perhatian terhadap substansi Raperda Obat Bahan Alam, khususnya terkait aspek medis dan klinis.
Anis menegaskan, muatan dalam bab maupun pasal yang berkaitan dengan obat harus diperhatikan kesesuaiannya dengan ketentuan medis dan klinis secara terukur. Hal tersebut dinilai penting karena penggunaan obat memiliki kaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
“Penggunaan obat selalu terkait dengan derajat kesehatan seseorang. Jangan sampai justru berisiko negatif terhadap jiwa penggunanya,” tegas Anis.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta agar penyusunan ketentuan mengenai Obat Bahan Alam tidak hanya mempertimbangkan aspek regulasi, tetapi juga memperhatikan faktor keamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna.
Fraksi Golkar berpandangan bahwa keberadaan regulasi mengenai Obat Bahan Alam harus memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat. Ketentuan yang disusun harus mampu menjadi dasar pengaturan yang jelas sekaligus mencegah munculnya risiko akibat penggunaan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan medis maupun klinis.
Sementara itu, terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Berbasis Aplikasi Jasa Transportasi, Fraksi Golkar juga mendorong agar setiap rumusan pasal memiliki kejelasan dari sisi kewenangan dan pelaksanaan.
Pengaturan berbasis aplikasi jasa transportasi membutuhkan rumusan yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Karena itu, menurut Fraksi Golkar, ketentuan dalam Raperda perlu disusun dengan bahasa hukum yang mudah dipahami sekaligus memberikan arahan yang jelas dalam implementasinya.
Selain memberikan catatan terhadap substansi Raperda, Fraksi Golkar turut menyoroti mekanisme penyusunan pendapat akhir dalam proses pembahasan Raperda.
Achmad Anis menyarankan agar pendapat akhir dibuat secara lebih singkat dan langsung menyasar substansi utama. Menurutnya, pendapat akhir tidak harus memuat terlalu banyak poin apabila persoalan yang perlu ditegaskan dapat dirangkum menjadi satu atau dua poin utama.
Ia mencontohkan hasil fasilitasi maupun evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri yang dapat dirumuskan secara ringkas, cukup satu atau dua poin yang berkaitan langsung dengan judul dan substansi Raperda.
Menurut Fraksi Golkar, pola tersebut dapat membuat proses pembahasan regulasi menjadi lebih efektif, tanpa mengurangi substansi maupun catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama.
Menutup penyampaian tanggapannya, Achmad Anis berharap seluruh saran dan masukan Fraksi Partai Golkar dapat digunakan serta dipertimbangkan dalam pembahasan kedua Raperda pada tahapan berikutnya.
Fraksi Golkar berharap proses penyempurnaan kedua Raperda tersebut mampu menghasilkan regulasi yang memiliki kepastian hukum, dapat diterapkan secara efektif, serta benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan daerah.
“Kami berharap saran dan masukan dapat digunakan dan dipertimbangkan pada pembahasan selanjutnya sehingga Perda benar-benar dapat diimplementasikan untuk kepentingan daerah,” ujar Anis.
Komentar