SURABAYA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan melalui Pendapat Akhir Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (5/11/2026). Pendapat akhir fraksi dibacakan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Drs. H. Khusnul Khuluk.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS mengapresiasi Gubernur Jawa Timur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas kerja sama selama proses pembahasan Raperda. Apresiasi juga diberikan kepada Komisi A DPRD Jatim yang telah melakukan pembahasan substantif dan penelaahan terhadap regulasi tersebut.
Pembahasan Raperda ini turut melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perangkat daerah terkait, serta konsultasi dengan sejumlah lembaga di tingkat pusat.
Menurut Fraksi PKS, pembentukan dana cadangan merupakan langkah penting untuk memastikan kesiapan pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada masa mendatang.
PKS memandang bahwa pemilihan kepala daerah bukan sekadar proses politik untuk menentukan pemimpin pemerintahan, melainkan bagian penting dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus menjaga legitimasi, partisipasi, dan keberlanjutan demokrasi di daerah.
Karena itu, penyelenggaraan Pilgub harus menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mewujudkannya, diperlukan dukungan pendanaan publik yang memadai, terencana, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dana Cadangan Rp600 Miliar Disiapkan Bertahap
Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah besaran dana cadangan yang ditetapkan sebesar Rp600 miliar. Dana tersebut direncanakan dipenuhi secara bertahap selama tiga tahun anggaran, yakni 2027, 2028, dan 2029.
Fraksi PKS menilai mekanisme pencadangan melalui beberapa tahun anggaran dapat menghindari penumpukan beban pembiayaan pada satu tahun anggaran, terutama ketika tahapan pemilihan mulai dilaksanakan.
Namun, PKS mengingatkan bahwa pembentukan dana cadangan bukan berarti menghilangkan beban fiskal daerah, melainkan mendistribusikan kebutuhan pembiayaan ke dalam beberapa tahun anggaran.
Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Fraksi PKS juga menegaskan bahwa kesiapan anggaran Pilgub tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
Sejumlah sektor yang harus tetap menjadi perhatian antara lain pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta berbagai program prioritas pembangunan Jawa Timur.
Belajar dari Pengalaman Pilgub 2024
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKS turut mencermati pengalaman penyelenggaraan Pilgub Jawa Timur 2024 yang membutuhkan anggaran sekitar Rp1,086 triliun.
Sementara itu, melalui skema pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota, estimasi kebutuhan anggaran KPU dapat ditekan dari Rp1,807 triliun menjadi Rp907,86 miliar.
Pengalaman tersebut, menurut PKS, menunjukkan pentingnya koordinasi dan pembagian tanggung jawab pembiayaan antarpemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan APBD.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta memastikan kejelasan komponen kebutuhan pembiayaan, memperkuat koordinasi pendanaan bersama dengan pemerintah kabupaten/kota, serta menyiapkan skenario apabila kebutuhan penyelenggaraan pemilihan melampaui dana cadangan yang tersedia.
PKS juga mengingatkan agar besaran dana cadangan senantiasa disesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah, kebutuhan belanja wajib, kewajiban pelayanan dasar, dan prioritas pembangunan.
Minta Pengelolaan Dana Transparan dan Akuntabel
Selain persoalan kecukupan anggaran, Fraksi PKS memberikan perhatian serius terhadap tata kelola dana cadangan.
PKS meminta agar pengelolaan dana dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel serta digunakan secara khusus sesuai tujuan pembentukannya.
Prinsip efisiensi atau value for money juga harus menjadi pedoman dalam setiap penggunaan anggaran. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan manfaat dan keluaran yang optimal.
Perencanaan matang, pengadaan yang efisien, pencegahan pemborosan, serta pengawasan yang memadai dinilai menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilihan.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya pelaporan perkembangan dana cadangan kepada DPRD Jawa Timur. Pelaporan tersebut diperlukan agar lembaga legislatif dapat menjalankan fungsi pengawasan mulai dari proses penyisihan, pengelolaan, hingga penggunaan dana.
PKS secara tegas mengingatkan agar dana cadangan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis, pemenangan calon tertentu, maupun kegiatan lain di luar pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Apabila seluruh kebutuhan pemilihan telah selesai dan masih terdapat sisa dana, termasuk hasil pengelolaannya, Fraksi PKS meminta agar dana tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Dorong Kepastian Hukum dalam Raperda
Pada aspek regulasi, Fraksi PKS mengapresiasi penyempurnaan substansi Raperda yang telah dilakukan Komisi A DPRD Jatim.
Secara khusus, PKS mencermati penyempurnaan formulasi Pasal 3 dan Pasal 7 yang mengaitkan pemenuhan serta penggunaan dana cadangan dengan tahapan resmi yang ditetapkan penyelenggara pemilu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyesuaian tersebut dinilai penting agar pengaturan dana cadangan dapat menyesuaikan dinamika ketentuan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan.
Selain itu, penyempurnaan konsiderans dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disampaikan dalam laporan Komisi A juga dinilai perlu untuk menjaga kepastian hukum dan keselarasan peraturan perundang-undangan.
Fraksi PKS berharap seluruh hasil penyempurnaan pembahasan dapat dituangkan secara konsisten dalam rumusan akhir Raperda sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran ketika diterapkan.
Menutup pendapat akhirnya, Fraksi PKS berharap Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dapat menjadi landasan kuat bagi terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas.
Dengan memperhatikan seluruh hasil pembahasan dan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur akhirnya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi Perda.
Komentar