SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tidak boleh hanya dimaknai sebagai perubahan angka dalam dokumen anggaran. Perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebijakan fiskal benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat pembangunan yang nyata.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, dalam rapat paripurna DPRD Jatim yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.
Dewanti mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan menempatkan kebutuhan masyarakat, kesiapan program, kualitas pelaksanaan, serta manfaat pembangunan sebagai perhatian utama dalam mencermati Perubahan APBD 2026.
“PAPBD bukan sekadar perubahan angka, tetapi momentum untuk memastikan kebijakan anggaran tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah,” tegasnya.
Menurut Dewanti, keberhasilan APBD tidak cukup hanya diukur dari besarnya alokasi anggaran maupun tingkat serapan. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu memastikan ketepatan target pendapatan, kesiapan program, kualitas belanja, kecepatan pelaksanaan, pemanfaatan SiLPA, pemerataan pembangunan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mencermati keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga hasil pembangunan.
“Setiap perubahan anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, target yang rasional, dan kesiapan pelaksanaan yang memadai. Penambahan anggaran harus diikuti kemampuan eksekusi, sementara efisiensi tetap harus menjaga kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Belanja Naik, Kesiapan Program Harus Diperkuat
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah disebut mengalami peningkatan sekitar Rp183,78 miliar menjadi Rp26,49 triliun. Sementara itu, belanja daerah meningkat sekitar Rp2,64 triliun menjadi Rp29,87 triliun.
Dewanti menegaskan, peningkatan belanja tersebut harus diikuti kesiapan program dan kemampuan pelaksanaan yang memadai.
Menurutnya, setiap perubahan anggaran setidaknya harus mampu menjawab tiga pertanyaan utama, yakni apa kebutuhannya, seberapa siap dilaksanakan, serta apa hasil dan manfaat yang akan diterima masyarakat.
“Kesiapan program tidak boleh hanya dilihat dari tersedianya anggaran. Harus dilihat juga dari kesiapan perencanaan, dokumen, pelaksanaan, waktu, sumber daya, serta kemampuan menghasilkan output dan outcome yang terukur,” jelasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan potensi SiLPA maupun belanja yang tidak optimal. Jangan sampai peningkatan alokasi anggaran justru berujung pada rendahnya serapan, keterlambatan pelaksanaan, atau hasil pembangunan yang tidak sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong penerapan pendekatan Rhythm Based Budgeting, yakni penganggaran yang memberikan perhatian kuat terhadap tingkat kesiapan program sebelum anggaran dialokasikan dan dilaksanakan.
Dengan pendekatan tersebut, kualitas APBD tidak semata-mata dinilai dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari kualitas pelaksanaan serta manfaat yang dihasilkan.
Soroti Belanja Modal dan Infrastruktur
Dewanti juga menyampaikan perhatian Fraksi PDI Perjuangan terhadap realisasi belanja modal. Berdasarkan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Jatim, realisasi belanja modal pada semester pertama disebut baru mencapai 16,37 persen, sementara realisasi belanja gedung dan bangunan baru sekitar 3,85 persen.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya percepatan sekaligus penguatan kesiapan pelaksanaan program.
Fraksi PDI Perjuangan mendukung agar peningkatan anggaran diarahkan pada kegiatan yang benar-benar siap dilaksanakan, produktif, memiliki target yang jelas, serta dilengkapi indikator yang terukur.
“Besarnya alokasi maupun tingkat serapan tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran keberhasilan. PAPBD harus mampu menunjukkan hubungan yang jelas antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai, sekaligus memperlihatkan manfaatnya bagi masyarakat,” kata Dewanti.
Ia juga menekankan agar pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan fisik. Setiap proyek harus memiliki perencanaan matang, tepat sasaran, memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dorong Sektor Produktif dan Penguatan Ekonomi
Pada sektor perekonomian, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar anggaran lebih diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sektor pertanian, UMKM, pariwisata, serta berbagai kegiatan ekonomi daerah dinilai perlu diarahkan bukan hanya pada terlaksananya kegiatan, tetapi juga pada dampak ekonomi yang konkret.
Dewanti menilai setiap kegiatan promosi maupun event daerah perlu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
“Harus diukur secara konkret nilai tambah apa yang dihasilkan, siapa yang mendapat manfaat, dan seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
Sementara pada sektor fiskal dan BUMD, Fraksi PDI Perjuangan mendorong optimalisasi potensi pendapatan daerah secara rasional dan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat secara tidak proporsional.
Pengelolaan BUMD dan investasi daerah, lanjut Dewanti, juga harus dilakukan secara profesional dengan ukuran kinerja yang jelas serta mampu memberikan kontribusi dan multiplier effect bagi perekonomian Jawa Timur.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas
Untuk sektor kesejahteraan rakyat, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian negara.
Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, perlindungan kelompok rentan, hingga kesiapsiagaan bencana harus ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan.
“Belanja kesejahteraan harus berorientasi pada output dan outcome. Keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Dewanti.
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi terhadap hasil pembahasan komisi-komisi DPRD Jatim serta laporan Badan Anggaran yang telah mensintesiskan berbagai masukan fraksi dan hasil pembahasan komisi.
Setujui Perubahan APBD 2026
Setelah mencermati keseluruhan proses pembahasan, Fraksi PDI Perjuangan menilai terdapat upaya untuk menjadikan Perubahan APBD 2026 lebih responsif terhadap kondisi fiskal, kebutuhan pembangunan, dan pelaksanaan program.
Namun demikian, Dewanti mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama terkait jarak antara perencanaan dan kesiapan pelaksanaan, antara alokasi anggaran dengan realisasi, serta antara peningkatan kapasitas fiskal dengan pemerataan manfaat pembangunan.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan menempatkan kesiapan, kualitas belanja, hasil, manfaat, pemerataan, dan akuntabilitas sebagai ukuran utama dalam menilai kualitas Perubahan APBD.
“Setiap rupiah anggaran semestinya memiliki tujuan yang jelas, dapat ditelusuri pelaksanaannya, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya,” tegas Dewanti.
Setelah mencermati seluruh tahapan pembahasan serta mengakomodasi berbagai catatan dan masukan fraksi, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyatakan mendukung dan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dukungan tersebut disertai penegasan agar seluruh catatan, masukan, komitmen, dan rekomendasi Fraksi PDI Perjuangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026 serta ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, perubahan APBD pada akhirnya bukan sekadar persoalan angka, melainkan bagaimana setiap rupiah uang rakyat mampu dikonversikan menjadi pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang lebih baik, serta kesejahteraan yang semakin dirasakan masyarakat Jawa Timur.
Komentar