SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti sejumlah aspek strategis dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penataan komposisi belanja, pemenuhan anggaran infrastruktur pelayanan publik, hingga efektivitas penggunaan anggaran dan penguatan pengawasan menjadi perhatian dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Berbagai catatan dan rekomendasi tersebut disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jawa Timur, Hj. Lilik Hendarwati, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (5/11/2026), saat membacakan laporan hasil pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam laporannya, Banggar menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur beserta TAPD dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyusunan Raperda APBD 2027. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta rekomendasi komisi-komisi DPRD yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna pada 28 Oktober 2026.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama TAPD, pendapatan daerah dalam APBD Jawa Timur 2027 diproyeksikan mencapai Rp26,545 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,686 triliun, pendapatan transfer Rp8,830 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28 miliar.
Dibandingkan dengan angka dalam Nota Keuangan Raperda APBD 2027, terdapat kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp138,112 miliar atau 0,52 persen. Tambahan tersebut sepenuhnya bersumber dari peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Sementara itu, PAD justru mengalami penurunan sebesar Rp20,255 miliar dibandingkan proyeksi sebelumnya.
Banggar mencermati bahwa komposisi pendapatan daerah Jawa Timur masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif tinggi. PAD berkontribusi sekitar 66,6 persen terhadap total pendapatan, sedangkan pendapatan transfer mencapai 33,3 persen. Namun, tingkat kemandirian tersebut dinilai cenderung stagnan karena pertumbuhan PAD pada 2027 hanya sekitar 0,2 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026.
Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,84 persen pada Semester I 2026 berdasarkan data BPS, sementara realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 104,65 persen dari target.
Penurunan PAD terutama berasal dari sektor retribusi daerah yang berkurang Rp39,927 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada retribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit sebesar Rp46,817 miliar. Selain itu, penerimaan lain-lain PAD yang sah dari BLUD juga mengalami penurunan Rp7,5 miliar.
Penurunan tersebut tidak sepenuhnya tertutupi oleh kenaikan pajak daerah sebesar Rp12,55 miliar, khususnya dari Pajak Air Permukaan dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta peningkatan dividen BUMD sebesar Rp7,434 miliar. Dengan demikian, target penerimaan dividen BUMD ditetapkan sebesar Rp503,687 miliar.
Banggar juga menyoroti struktur PAD yang masih sangat bergantung pada pajak daerah, dengan kontribusi mencapai 75,8 persen. Empat sumber utama penerimaan pajak tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp4,95 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp3,2 triliun, Pajak Rokok Rp3,07 triliun, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp2,08 triliun.
Ketergantungan terhadap sektor perpajakan kendaraan bermotor dinilai menghadapi tantangan ke depan, terutama akibat peralihan masyarakat menuju kendaraan listrik, penerapan pembagian opsen dengan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta potensi pelemahan daya beli masyarakat.
Selain itu, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru mencapai 2,8 persen dari total PAD. Sekitar 85 persen dari kontribusi tersebut berasal dari PT Bank Jatim. Sementara itu, PT Askrida belum dapat menyetorkan dividen karena ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan PT Jatim Grha Utama (JGU) masih memiliki kewajiban tunggakan dividen yang dicicil.
Atas kondisi tersebut, Banggar meminta Pemprov Jatim tidak lagi menjalankan pola kerja business as usual dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah didorong memperkuat inovasi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD.
Sejumlah langkah yang direkomendasikan antara lain menyusun peta potensi dan kesenjangan pajak atau tax gap untuk setiap jenis pajak, khususnya PKB dan BBNKB. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui pemutakhiran data kendaraan, penagihan tunggakan pajak, serta digitalisasi layanan Samsat.
Banggar juga meminta Pemprov menyiapkan kebijakan antisipatif terhadap peralihan kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik serta memperkuat sinergi pemungutan opsen PKB, BBNKB, dan MBLB bersama pemerintah kabupaten/kota.
Optimalisasi dividen BUMD juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta menetapkan kebijakan rasio pembagian dividen setiap BUMD, menyelesaikan tunggakan dividen PT JGU, mengevaluasi perusahaan daerah yang belum memberikan kontribusi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah yang belum produktif melalui mekanisme sewa maupun kerja sama pemanfaatan.
Sementara itu, terhadap tambahan alokasi transfer ke daerah sebesar Rp158,368 miliar dalam pembahasan terakhir, Banggar mengingatkan bahwa sebagian besar tambahan tersebut bersifat earmarked atau telah ditentukan penggunaannya. Karena itu, ruang fiskal yang benar-benar dapat digunakan secara fleksibel jauh lebih kecil dibandingkan angka nominal tambahan transfer tersebut.
Pemprov Jatim diminta memastikan penggunaan tambahan TKD, termasuk DAU bidang pendidikan, DAK Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Banggar juga menekankan kewajiban penandaan penggunaan paling sedikit 10 persen dari penerimaan PKB untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Berdasarkan target PKB sebesar Rp4,95 triliun, alokasi tersebut diperkirakan mencapai Rp495 miliar sesuai ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Selain itu, penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan harus dipastikan sesuai ketentuan.
Belanja Daerah Rp27,636 Triliun, Banggar Soroti Dominasi Belanja Operasi
Dari sisi belanja, APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 disepakati sebesar Rp27,636 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp20,808 triliun, belanja modal Rp1,679 triliun, belanja tidak terduga Rp100 miliar, serta belanja transfer Rp5,053 triliun.
Dengan komposisi pendapatan dan belanja tersebut, APBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp1,090 triliun yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto.
Banggar menilai struktur belanja daerah masih didominasi belanja operasi yang mencapai 75,3 persen dari total belanja. Sementara belanja modal hanya sebesar 6,1 persen, belanja tidak terduga 0,36 persen, dan belanja transfer 18,3 persen.
Dalam pembahasan bersama TAPD, terdapat tambahan belanja sebesar Rp213,112 miliar. Namun, hampir seluruh tambahan tersebut terserap untuk belanja operasi, sedangkan belanja modal hanya mengalami peningkatan sekitar Rp1 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Jawa Timur menghadapi kewajiban pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Masa penyesuaian terhadap ketentuan tersebut berakhir pada 2027.
Dengan basis belanja di luar belanja bagi hasil dan transfer sebesar Rp22,51 triliun, kewajiban minimal belanja infrastruktur pelayanan publik diperkirakan mencapai sekitar Rp9 triliun. Berdasarkan catatan Komisi D DPRD Jatim, pencapaian Jawa Timur saat ini baru sekitar 30 persen.
Karena itu, Banggar meminta Pemprov Jatim menyampaikan lampiran pemenuhan mandatory spending dan penandaan tematik dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Apabila target minimal 40 persen belum terpenuhi, pemerintah diminta menyertakan peta jalan pemenuhannya.
Banggar juga merekomendasikan penataan ulang komposisi belanja atau rebalancing dengan mengalihkan sebagian belanja barang dan jasa penunjang, perjalanan dinas, rapat, serta kegiatan seremonial ke belanja modal yang lebih produktif.
Prioritas diarahkan pada pembangunan jalan, irigasi, penyediaan air bersih, dan sarana pelayanan dasar masyarakat. Penataan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD maupun Perubahan APBD 2027.
Pada komponen belanja pegawai, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp8,5 triliun atau 30,7 persen dari total belanja daerah. Namun, setelah memperhitungkan tunjangan guru yang bersumber dari TKD sekitar Rp1,51 triliun, porsinya menjadi sekitar 25,2 persen sehingga masih memenuhi batas maksimal 30 persen.
Sementara itu, belanja tidak terduga sebesar Rp100 miliar menjadi perhatian tersendiri. Angka tersebut turun Rp93,837 miliar dibandingkan Nota Keuangan dan berkurang Rp369,54 miliar dibandingkan Perubahan APBD 2026.
Banggar meminta pemerintah memastikan kecukupan anggaran tersebut untuk menghadapi berbagai risiko, termasuk kekeringan akibat fenomena El Nino hingga awal 2027, bencana hidrometeorologi, serta kebutuhan pengembalian kelebihan pendapatan.
Belanja hibah yang mencapai Rp3,25 triliun atau 11,7 persen dari total belanja daerah juga mendapat perhatian. Banggar meminta agar perbedaan jumlah lembaga penerima dan nominal hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat direkonsiliasi sebelum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Di sektor pendidikan, Banggar mencatat alokasi anggaran telah memenuhi batas minimal 20 persen. Namun, lebih dari 83 persen anggaran Dinas Pendidikan terserap untuk belanja pegawai, tunjangan profesi guru, dan BOS. Adapun belanja modalnya hanya sekitar 0,55 persen.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar anggaran pendidikan tidak hanya memenuhi ketentuan persentase, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penanganan anak tidak sekolah, serta penguatan pendidikan vokasi dan SMK.
Pada sektor kesehatan, Banggar menyoroti angka kematian ibu yang mencapai 285 jiwa dan kematian bayi sebanyak 2.721 jiwa hingga September 2026. Selain itu, capaian program Cek Kesehatan Gratis baru mencapai 40,81 persen.
Karena itu, belanja kesehatan didorong lebih berorientasi pada hasil, terutama percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, penanganan stunting, perluasan akses pemeriksaan kesehatan gratis, serta pemenuhan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit milik pemerintah provinsi.
Persoalan penyerapan anggaran juga menjadi catatan penting. Realisasi belanja modal pada Semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen. Sementara hingga pertengahan Oktober 2026, penyerapan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis masih relatif rendah, di antaranya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar 38,9 persen, Dinas Lingkungan Hidup 50,09 persen, serta Dinas PU Bina Marga sebesar 70,75 persen.
Banggar mengingatkan bahwa tanpa perbaikan perencanaan pengadaan dan percepatan pelaksanaan proyek sejak awal tahun, penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun serta tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpotensi kembali terjadi pada 2027.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah diminta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, termasuk menyiapkan proses pengadaan sebelum Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan. Selain itu, perlu diterapkan sistem peringatan dini terhadap keterlambatan proyek.
Pembiayaan Daerah Bertumpu pada Proyeksi SiLPA Rp1,5 Triliun
Dalam aspek pembiayaan daerah, APBD Jawa Timur 2027 memproyeksikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,5 triliun yang bersumber dari perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2026. Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp409,176 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp1,090 triliun untuk menutup defisit APBD 2027.
Banggar mencermati bahwa struktur pembiayaan tersebut sepenuhnya bertumpu pada perkiraan SiLPA 2026 sebesar Rp1,5 triliun dan tidak direncanakan menimbulkan pembiayaan utang baru.
Namun, angka SiLPA tersebut masih bersifat proyeksi dan baru dapat dipastikan setelah proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Banggar mengingatkan bahwa SiLPA 2025 sebesar Rp3,38 triliun telah digunakan untuk menutup defisit Perubahan APBD 2026. Dengan demikian, pembentukan SiLPA 2026 harus bersumber dari pelampauan pendapatan dan sisa belanja pada tahun berjalan.
Kondisi penyerapan APBD Provinsi Jawa Timur yang baru mencapai 64,05 persen hingga pertengahan Oktober 2026 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proyeksi tersebut. Banggar menilai ketergantungan terhadap sisa belanja yang tidak terserap bukan merupakan cerminan perencanaan anggaran yang sehat.
Karena itu, TAPD diminta menyampaikan proyeksi SiLPA 2026 secara terperinci berdasarkan komponen pelampauan pendapatan, sisa belanja, serta kewajiban yang belum dibayarkan.
Apabila hasil audit menunjukkan SiLPA lebih rendah dari Rp1,5 triliun, pemerintah diminta menyiapkan daftar kegiatan yang harus ditunda. Sebaliknya, apabila SiLPA lebih tinggi, kelebihannya diprioritaskan untuk belanja modal dan pemulihan alokasi belanja tidak terduga pada Perubahan APBD 2027.
Banggar juga memberikan perhatian terhadap rencana pemberian pinjaman daerah kepada PT BPR Jatim (Perseroda). Penyaluran pinjaman tersebut diminta dituangkan dalam perjanjian yang mengatur sasaran UMKM penerima, plafon dan suku bunga, batas toleransi kredit bermasalah, jadwal pengembalian, serta kewajiban pelaporan setiap triwulan kepada DPRD.
Sementara usulan penambahan plafon pinjaman menjadi Rp300 miliar dapat dipertimbangkan dalam APBD 2028 berdasarkan evaluasi kinerja penyaluran dan pengembalian pinjaman.
Selain itu, pengelolaan dana cadangan harus dilaksanakan sesuai peraturan daerah, ditempatkan pada instrumen yang aman, serta hasil pengelolaannya dicatat sebagai pendapatan daerah. Pemerintah juga diminta memperkuat manajemen kas agar tidak terjadi dana mengendap sekaligus memastikan pembayaran pokok pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur tepat waktu.
Perluasan Koridor Trans Jatim hingga Pasuruan, Jombang, Madiun dan Pamekasan
Di luar persoalan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, Banggar menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan Jawa Timur.
Salah satu perhatian utama adalah perluasan jangkauan layanan transportasi publik Trans Jatim.
Banggar mencatat Trans Jatim telah melayani sekitar 20 ribu penumpang setiap hari atau sekitar 5 juta penumpang per tahun. Bahkan, tingkat okupansi Koridor IV Lamongan-Gresik mencapai 112 persen pada Januari 2026 atau melampaui kapasitas yang tersedia.
Sementara itu, Koridor Malang Raya melayani sekitar 80 ribu penumpang per bulan.
Meski menunjukkan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi, alokasi anggaran Trans Jatim sebesar Rp283 miliar atau 51,3 persen dari pagu Dinas Perhubungan masih terkonsentrasi di kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya.
Pada 2026, rencana penambahan tiga koridor baru sempat dibatalkan akibat pemangkasan TKD. Oleh karena itu, sejalan dengan kesepakatan pembahasan bersama TAPD, Banggar berharap Pemprov Jatim segera merealisasikan penambahan koridor baru pada 2027.
Wilayah yang menjadi prioritas pengembangan meliputi Pasuruan, Jombang, Madiun, dan Pamekasan.
Untuk mendukung perluasan tersebut, Banggar menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban alokasi minimal 10 persen dari penerimaan PKB untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Selain transportasi publik, Banggar juga menyetujui penambahan anggaran KONI sebesar Rp35 miliar dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) sebesar Rp20 miliar untuk mendukung persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Namun, tambahan anggaran tersebut harus disertai perencanaan kebutuhan yang jelas, target prestasi terukur pada babak prakualifikasi dan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda), serta pertanggungjawaban penggunaan hibah sesuai ketentuan.
Banggar Minta Pengawasan Diperkuat dan Tata Kelola Anggaran Dibenahi
Penguatan fungsi pengawasan juga menjadi perhatian serius dalam laporan Banggar. Hal ini menyusul penurunan anggaran Inspektorat sebesar 28 persen menjadi Rp66,696 miliar.
Sejumlah kegiatan penting, seperti audit hibah, pengawasan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, audit dengan tujuan tertentu, serta reviu laporan keuangan, tidak tercantum dalam rencana anggaran 2027.
Banggar meminta agar alokasi anggaran pengawasan disesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 serta mempertimbangkan profil risiko pelaksanaan APBD, terutama dalam pengelolaan belanja hibah dan pemberian pinjaman daerah.
Persoalan tata kelola Kamus Usulan juga menjadi salah satu rekomendasi. Banggar meminta agar penyusunan Kamus Usulan didasarkan pada hasil telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
Penetapannya perlu didahului rapat komisi bersama OPD mitra dan Bappeda agar usulan pembangunan dapat dibahas serta diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Kamus Usulan tersebut juga diminta disampaikan sebelum proses pengisian SIPD pada Desember 2026 hingga Januari 2027, sehingga dapat menjadi bahan penyelarasan dalam Rancangan Awal RKPD 2028.
Di sisi lain, Banggar menemukan sejumlah persoalan terkait kualitas data dan dokumen anggaran. Laporan komisi-komisi mencatat adanya perbedaan angka, kesalahan pengetikan nominal, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang belum diverifikasi oleh TAPD.
Karena itu, seluruh RKA diminta direkonsiliasi sebelum penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. Pemprov Jatim juga didorong meningkatkan ketersediaan dokumen digital atau soft copy Rancangan APBD yang mudah diakses oleh pimpinan dan anggota DPRD.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara angka dalam Raperda APBD dengan rancangan penjabaran APBD ketika dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Selain mempersiapkan APBD 2027, Banggar turut meminta Pemprov Jatim mempercepat realisasi Perubahan APBD 2026, terutama pada proyek-proyek pembangunan yang masih mengalami keterlambatan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan RSUD dr. H. Moh. Noer Pamekasan. Hingga Oktober 2026, progres pembangunannya baru mencapai 13,46 persen dari target 17,56 persen.
Pemerintah diminta mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan tetap menjaga kualitas konstruksi serta mematuhi seluruh ketentuan pengadaan barang dan jasa.
APBD 2027 Diharapkan Lebih Berorientasi pada Hasil
Menutup laporannya, Hj. Lilik Hendarwati menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi Banggar merupakan bagian dari upaya memastikan APBD 2027 tidak sekadar memenuhi ketentuan administratif dan angka-angka perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur.
Berbagai rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan APBD, mulai dari optimalisasi pendapatan, penguatan belanja produktif, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pemerataan pelayanan transportasi publik.
Banggar juga meminta agar seluruh kewajiban penganggaran, penandaan tematik, serta rekomendasi hasil pembahasan ditindaklanjuti secara konsisten dalam penyusunan penjabaran APBD maupun perubahan anggaran tahun 2027.
Komentar