SURABAYA – Pelaksanaan Sensus Ekonomi yang akan dilakukan pemerintah mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan Batara Goa. Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendataan, tetapi juga oleh komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Yordan mengungkapkan bahwa dalam berbagai kegiatan reses dan serap aspirasi, dirinya kerap menerima keluhan warga terkait status kesejahteraan atau desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil mereka. Banyak masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tergolong kurang mampu, namun justru tercatat pada kategori desil yang lebih tinggi sehingga berpotensi memengaruhi akses terhadap berbagai program bantuan sosial pemerintah.
“Secara umum, keluhan yang sering saya terima dari warga berkaitan dengan desil. Mereka merasa kondisi ekonominya sebenarnya tidak mampu, tetapi data yang tercatat menunjukkan desil yang tinggi. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena berpengaruh terhadap berbagai program bantuan yang diterima masyarakat,” ujar Yordan.
Menurut politisi yang juga aktif menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah tersebut, muncul kekhawatiran bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi justru dapat berdampak pada perubahan data kesejahteraan yang semakin tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Warga takut hasil pendataan nantinya membuat posisi desil mereka naik, sehingga berpotensi kehilangan hak atas bantuan sosial yang selama ini diterima.
Tidak hanya masyarakat penerima bantuan, para pelaku usaha mikro dan usaha kecil juga menyampaikan kecemasan serupa. Yordan mengatakan sebagian pelaku usaha masih memiliki persepsi bahwa pendataan ekonomi akan diikuti dengan pemeriksaan usaha atau peningkatan kewajiban perpajakan.
“Teman-teman yang sudah memiliki usaha juga khawatir. Mereka takut dengan adanya sensus ekonomi nanti justru dicari-cari kesalahannya atau tiba-tiba mendapatkan beban pajak tambahan. Ini memang persepsi yang berkembang di masyarakat dan perlu dijelaskan secara baik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sensus. Pemerintah perlu memberikan edukasi yang jelas mengenai tujuan pendataan, manfaat yang akan diperoleh masyarakat, serta jaminan bahwa data yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Yordan menilai Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam memotret kondisi perekonomian masyarakat secara akurat. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang program pembangunan, pemberdayaan usaha, hingga kebijakan perlindungan sosial yang lebih efektif.
Karena itu, ia mendorong agar sosialisasi dilakukan secara masif hingga tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara terbuka dan memberikan data yang benar tanpa rasa khawatir.
“Harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Jangan sampai muncul penolakan terhadap sensus ekonomi hanya karena masyarakat belum memahami tujuan dan manfaatnya. Jika komunikasi berjalan baik, maka masyarakat akan mendukung dan memberikan data yang akurat,” tegas Yordan.
Lebih lanjut, Yordan berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi di Jawa Timur dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid sebagai fondasi perumusan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendataan demi mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Sensus Ekonomi diharapkannya mampu menjadi instrumen penting dalam memetakan kondisi ekonomi riil masyarakat Jawa Timur sekaligus memperkuat basis data pembangunan yang dibutuhkan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang.
Komentar