SURABAYA – Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur, Arif Endro Utomo, S.T., M.T., mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kegiatan Sosialisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang merupakan kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan BRI di Surabaya, Senin (3/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat melalui berbagai skema pembiayaan yang terintegrasi.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi terhadap capaian sektor perumahan di Jawa Timur yang mengalami peningkatan signifikan, khususnya dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Ia menyebut jumlah rumah tidak layak huni yang berhasil direhabilitasi di Jawa Timur melonjak dari 4.165 unit pada tahun 2025 menjadi 35.554 unit pada tahun 2026 atau meningkat sekitar delapan kali lipat.
“Selain itu, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 memperoleh alokasi 50.000 unit rumah subsidi”. Lanjutnya.
Menurut Ara, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah, termasuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan program perumahan rakyat.
Menteri PKP yang didampingi Arif Endro Utomo menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus mendukung berbagai program strategis nasional di bidang perumahan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui sinergi dengan Kementerian PKP, BP Tapera, perbankan, pemerintah kabupaten/kota, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap rumah subsidi, program renovasi rumah tidak layak huni, hingga berbagai fasilitas pembiayaan yang disediakan pemerintah.
Selain membahas program perumahan, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah berupaya mengintegrasikan pembangunan rumah dengan akses pembiayaan usaha rakyat sehingga penerima manfaat tidak hanya memiliki hunian yang layak, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya.
Program yang disosialisasikan meliputi rumah subsidi, BSPS, kemudahan pembiayaan melalui BP Tapera, dukungan perbankan dari BRI, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan pendampingan langsung dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk Arif Endro Utomo, pelaksanaan program perumahan rakyat di Jawa Timur diharapkan semakin optimal dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian layak, aman, dan terjangkau.
Komentar